Suarakan Penundaan Relokasi, PKL Malioboro Kembali Datangi Gedung Dewan

KBRN, Yogyakarta: Ratusan PKL Malioboro kembali akan menyambangi Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1/2022) sore, sekitar pukul 15:00 WIB. Mereka akan menggerudug DPRD Kota Yogyakarta untuk kali kedua. 

Danang, pegiat Rumah Aduan LBH Yogyakarta, kepada RRI, Minggu (23/1/2022) sore, menyatakan, kedatangan para PKL untuk memperjuangkan nasib mereka soal rencana relokasi. 

"Penyampaian aspirasi ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan dari rakyat kecil yang terkena dampak dari kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro," ujarnya. 

Danang menuturkan, semakin dekatnya tenggat relokasi membuat PKL resah. Mereka menginginkan proses relokasi ditunda dengan beragam alasan.

Tunggu kinerja pansus

Ratusan PKL yang berencana datang ke DPRD Kota Yogyakarta juga ingin mendengar hasil kerja panitia khusus (pansus) yang akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan pihak eksekutif. 

"Kebetulan, besok pansus menggelar RPDU dan para PKL ingin mendengar hasilnya," katanya. 

Sementara itu, sejak dibuka pada 11 Januari lalu, Rumah Aduan LBH Yogyakarta total telah menerima sebanyak 159 aduan dari komunitas Malioboro. Mulai dari PKL, pedagang lesehan, pendorong gerobak dan juga penjual makanan keliling. 

"Aduan sejak 11 Januari 2022 hingga saat ini telah menerima sebanyak 159 aduan. Aduan yang diterima tidak hanya dari pedagang kaki lima Malioboro, melainkan ada kelompok lain yang juga terdampak seperti pendorong gerobak dan pedagang lesehan," kata Era Harefa. 

Keluhkan nasib

Era Harefa selaku Penanggung Jawab Rumah Aduan yang dibentuk LBH Yogyakarta menyatakan, para pedagang mengeluhkan nasib mereka yang jika dilakukan relokasi. 

Menurut catatan LBH, ujar Era Harefa, dari 159 anggota komunitas Malioboro yang mengadu tersebut, setidaknya berdampak pada 600 jiwa yang harus dihidupi. 

"Tentu tidak hanya berhenti pada angka 148 (PKL) saja, jika dilihat dalam setiap form permohonan bantuan hukum yang kami terima, di situ tertulis jumlah tanggungan. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, dari 159 aduan memiliki tanggungan sebanyak 653 orang yang terdiri dari keluarga dan pekerja," jelasnya. 

Tak hanya itu saja, Pemkot Yogyakarta hanya menyediakan lapak relokasi bagi PKL saja, sementara komunitas Malioboro yang lain belum terpikirkan nasibnya. 

"Bagaimana nasib seperti pendorong gerobak atau pedagang lesehan yang mengeluhkan sempitnya tempat relokasi untuk mereka berjualan," paparnya. 

Era Harefa melanjutkan dari suara atau aspirasi PKL yang ditampung Rumah Aduan, mereka menginginkan agar proses relokasi ditunda hingga tahun depan atau dibatalkan karena Pemkot dan Pemda DIY sejatinya belum siap. 

"Kalau dari kami inginnya kebijakan relokasi ini ditinjau ulang. Kami melihat ini seperti tidak serius. Bahkan ketika membangun tempat relokasi, Pemkot terlihat yang penting membangun tempatnya dulu, baru menghitung jumlah PKL-nya. Seharusnya kan tidak begitu," tandasnya. (ros/yyw) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar