Pemda DIY Bantah Serapan Anggaran Sangat Rendah

Baskara Aji

KBRN, Yogyakarta : Pemda DIY membantah tingkat keterserapan APBD DIY masih rendah.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pada triwulan ketiga lalu, keterserapan anggaran di DIY cukup tinggi dan di atas rata-rata nasional.

Sehingga tidak mungkin saat ini turun drastis menjadi yang terendah karena belanja anggaran masih terus dilakukan.

Menurutnya, apa yang disampaikan Kemenkeu tidak sesuai dengan realitas, karena ada persoalan teknis mekanisme pelaporan.

"Kita kemarin sudah cek terkait mekanisme di aplikasi dan sudah coba dibetulkan karena ada gangguan teknis di pelaporan APBD. Realisasi  tidak seperti itu," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso mengatakan serapan anggaran DIY sebenarnya jauh lebih tinggi dari data yang diumumkan Menkeu Sri Mulyani. Data yang disampaikan Menkeu, diduga belum diperbarui, sebab hingga batas akhir pengunggahan ke sistem pada 10 Oktober 2021, BPKA DIY belum bisa melakukan pelaporan karena adanya masalah teknis pada sistem pelaporan milik Kemenkeu.

Pihaknya telah mengajukan permohonan dispensasi agar Kemenkeu bisa kembali membuka sistem pelaporan.

"Kalau dispensasi itu untuk membuka agar kita dapat mengirim. Kita tunggu mereka membuka sistem. Jangan sampai seperti hari kemarin ngirim nggak bisa padahal sistem belum ditutup," kata Wiyos di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa, (26/10/2021).

Wiyos menjelaskan, peringkat DIY tidak pernah menempati posisi terendah terkait tingkat keterserapan anggaran. 

"Kemarin saja kita di atas rata-rata nasional. Di atas 50 sekian persen. Kalau langsung turun kan tidak mungkin," jelasnya.

Wiyos menambahkan tingkat keterserapan anggaran daerah dipastikan meningkat signifikan pada kuartal keempat karena pencairan anggaran yang juga dihitung sebagai belanja daerah biasanya memang baru dilakukan pada akhir tahun.

"Kan pembayaran jalan terus nggak mungkin kita tidak bayar. Keuangan daerah kan tiap hari ada yang minta pencairan, proyek juga. Contohnya membangun gedung inspektorat itu, kan itu Rp 12 miliar. Kalau belum sampai termin tiga kan dia tidak mengajukan," jelasnya. 

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana meminta pemda DIY segera mempercepat serapan anggaran. Disisi lain, pihaknya menunggu data pasti realisasi serapan anggaran. Banyak program kegiatan yang pembayaran di triwulan 3-4.

"Pergerakan ekonomi masyarakat sangat tergantung uang negara  yang meluncur kepada mereka. Saya minta dengan serius agar pemda DIY skpd segera melakukan kegiatan yang sudah mereka programkan agar serapan baik. Besok pagi pak Gub melakukan rakordal. Kami akan melihat serapan anggaran per skpd nya. Keterangan lengkapnya besok siang setelah rakordal," kata Huda.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Arif Wibawa, mengatakan menurut data terbaru, keterserapan anggaran Pemda DIY telah mencapai 45%.

“Kisaran itu, tapi masih ada beberapa provinsi yang lebih rendah dari itu. Namun harapannya, alokasi-alokasi dana terkait PED (Pemulihan Ekonomi Daerah), alokasi APBD, bisa didorong untuk segera dieksekusi. Dari sisi pemerintah, belanja negara misalnya APBN maupun dana daerah itu punya kontribusi besar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi apalagi saat ini masih pandemi Covid-19,” terangnya.

Diharapkan anggaran yang ada jangan sampai hanya menumpuk di akhir tahun.

“Alokasi itu bisa memberikan stimulus pergerakan ekonomi di semua wilayah baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota, karena itu bisa menekan supply dan demand di masyarakat,” tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00