Tertarik Pinjaman Online, Pastikan Legalitas Platform Pinjol

KBRN, Yogyakarta : Kemudahan komunikasi serta mengakses informasi, membayar dan membeli apapun bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan ponsel pintar. Namun kecanggihan era digital ini juga memberi celah pelaku kejahatan mencari keuntungan.

Hal ini ditengarai dengan adanya peningkatan modus penipuan pinjaman digital.Berdasar data, pada awal  2021 terdapat 177 platform pinjaman online yang terdaftar secara resmi dalam website OJK (Otoritas Jasa Keuangan), namun pada September 2021, jumlahnya merosot tinggal 105 platform berizin.

Di sisi lain, masih terdapat ratusan pinjaman online ilegal yang mengancam masyarakat. Data Kominfo sejak Januari hingga 18 Juni ada 447 kasus pinjol ilegal yang dilaporkan.

Ditengarai ada ratusan kasus lain tidak terlapor. Apabila diakumulasikan dalam satu tahun terdapat ribuan kasus pinjaman online ilegal yang terjadi.Kebanyakan korban mengalami intimidasi ketika penagihan dan kebocoran data pribadi yang dilakukan oknum pinjaman online ilegal.

Menyikapi hal itu, Direktur Utama ‘Rupiah Cepat’, Yolanda, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan selektif melakukan transaksi peminjaman uang secara digital.

"Era digitalisasi dan ke-moderenan zaman, banyak platform pinjaman online (pinjol) yang memungkinkan segala kemudahan masyarakat. Bahkan peminjam tidak memerlukan agunan untuk dapat meminjam uang. Cukup hanya menggunakan smartphone, KTP dan dokumen seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun slip gaji masyarakat sudah bisa mendapatkan pinjaman secara tunai, cepat dan tanpa agunan,” terang Yolanda saat  webinar Jateng Digital Conference (JDC) 2021, Rabu (29/9/2021).

Lebih lanjut Yolanda menyarankan masyarakat sebaiknya memastikan terlebih dahulu platform yang dipilih sudah berizin dan diawasi oleh OJK.

“Salah satunya melalui aplikasi Rupiah Cepat yang sudah berdiri dan terdaftar di tahun 2018 dan resmi berizin OJK di tahun 2019,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Safar Tino Borneo, Head Of Government Relation Rupiah Cepat, menjelaskan pinjaman online pada dasarnya hadir di tengah masyarakat untuk melengkapi dinamika perputaran ekonomi dan kekurangan finansial yang dialami masyarakat.

Namun masih banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai hak dan kewajiban pengguna dan lalai akan kewajiban mengembalikan pinjaman.

“Untuk itu masyarakat memerlukan edukasi mengenai sistem pinjaman online. Edukasi ini diperlukan sehingga setelah pinjaman diperoleh masyarakat wajib menyadari mengenai kewajiban dan itikad mengembalikan dana tersebut,” ujarnya.

Safar menambahkan masyarakat hendaknya bijak sebelum meminjam, yakni dengan mengecek legalitas platform pinjaman online tersebut.

"Legalitas platform pinjaman online dapat dengan mudah dicek melalui situs resmi OJK. Dengan demikian berarti masyarakat melindungi dirinya sendiri dari bahaya pinjaman online ilegal,” tandasnya.

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Tengah, Nurcholis menyebutkan kegiatan Jateng Digital Conference ini dapat memacu kemajuan masyarakat khususnya ke era digital.

“Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut memberikan dampak yang sangat besar di sektor ekonomi. Peralihan ekonomi konvensional ke ekonomi digital pun turut mempengaruhi dinamika perbankan. Tidak hanya bank konvensional saja yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00