Sultan HB X : Ekonomi Pancasila Belum Sentuh Kepentingan Rakyat

Dok HumasJogja

KBRN, Yogyakarta : Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai gagasan Ekonomi Pancasila belum menyentuh kepentingan rakyat.

Dalam Simposium Curah Gagasan Ekonomi Pancasila secara daring yang diselenggarakan oleh BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan pada Senin (27/9/2021), Sri Sultan mengatakan konsep Ekonomi Pancasila yang dicetuskan oleh Prof. Mubyarto masih belum memperoleh respon yang diharapkan dari cendekiawan.

Sri Sultan menyayangkan konsep Ekonomi Pancasila yang belum diaktualisasikan di Indonesia.

"Mengutip pidato Soekarno, tiada satu pun filosofi yang terwujud menjadi nilai aktual jika tanpa perjuangan, sebab pesan Beliau (Soekarno) … zonder perdjoeangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit," kata Sultan.

Sultan juga menyebut Soekarno pada kala itu mampu menyampaikan bahwa Pancasila merupakan ideologi riil dan sesuai tantangan jaman itu untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme.

Untuk itu, keyakinan bahwa Pancasila memiliki landasan empirik riil-nyata dan logika-sahih yang seharusnya dikuatkan dalam rancangan Riset Aksi oleh BPIP.

“Sebagai penghormatan dan tanggung jawab bangsa, marilah bersama-sama kita larikan tongkat estafet Bung Karno, yang terbayang dari sana seakan memberi aba-aba kibaran “Bendera-Start”, Ekonomi Berdikari!” tambah Sri Sultan.

Sementara itu, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, mengatakan Pancasila merupakan hasil kesepakatan yang luar biasa dalam kontestasi ideologi dunia dan salah satu faktor internal terkuat dalam meraih kemerdekan Indonesia.

"Dengan Pancasila, Indonesia mampu membebaskan dan mempersatukan masyarakat menuju kemerdekaan. Inilah landasan pentingnya Curah Gagasan Ekonomi Pancasila yang akan ditindaklanjuti dalam acara puncak di awal tahun 2022," katanya.

Menanggapi pernyataan Sri Sultan, Yudian menyebutkan BPIP akan membuat Jurnal Gotong Royong dan Jurnal Ekonomi Pancasila serta menyekolahkan pegawai BPIP untuk mempelajari ekonomi Pancasila.

"Selanjutnya hasil tersebut akan menjadi acuan dalam Riset Aksi BPIP yang akan disampaikan pada Presiden RI," terangnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00