Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Daerah Minim

KBRN, Sleman : Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., mengatakan pencairan dana anggaran penanganan Covid-19 dari APBD di setiap daerah masih sangat minim. Padahal, dana tersebut sangat membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan terpapar Covid-19. Adanya prinsip kehati-hatian dan kekhawatiran berlebihan terhadap konsekuensi hukum jika terjadi kekeliruan menjadikan kebijakan penanganan Covid-19 jadi lambat dan tidak optimal.

“Pencairan dana untuk covid di daerah masih kecil sekali, secara nasional baru 22 persen,” katanya dalam bincang-bincang virtual yang digelar UGM, Kamis (29/7).

Lambannya respons daerah melakukan pencairan dana penanganan Covid-19 menurutnya karena kepala daerah dan aparatur negara terbiasa dalam proses pencairan anggaran dalam situasi normal. Dimana biasanya melewati tahap perencanaan, pencairan, penggunaan, dan laporan pertanggung jawaban secara detail. Padahal, menurut Erwan, dalam situasi kegawatdaruratan, kepala daerah bisa mengambil diskresi dan keputusan cepat. Meski tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, menurutnya perlu percepatan penyerapan anggaran penanganan Covid-19.

“Dalam situasi darurat, jika cara kerja kita masih mengandalkan  situasi normal maka akan sangat lambat,” lanjutnya.

Ia berpendapat pengambilan keputusan cepat dalam situasi masa pandemi sekarang ini bisa dilakukan asalkan penggunaan anggaran dilakukan secara jelas dan transparan. Meski menurutnya birokrasi yang ada selama ini tidak lepas dari persoalan korupsi, penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, inefisiensi anggaran, akuntabilitas kinerja yang belum optimal, dan profesionalisme sumber daya manusia yang rendah.

“Birokrasi kita sering dianggap lamban, boros anggaran dan korup,” tegasnya.

Menurut pandangannya masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawasi birokrasi melalui berbagai jalur pengaduan dengan berbagai jalur baik lewat website dan sosmed yang dimiliki setiap lembaga publik.

Sementara itu pakar Manajemen Sumber Daya Manusia FEB UGM, Drs. Gugup Kismono, M.B.A, Ph.D., mengatakan untuk membentuk perilaku baik, para aparatur negara di sebuah lembaga atau organisasi harus dimulai dari pemimpinnya. Karena, jika pemimpin memiliki perilaku baik maka akan baik pula organisasi tersebut.

“Salah satu usaha meningkatkan perilaku baik dan tata kelola itu jika pemimpin berperilaku baik maka organisasinya jadi akan baik. Bahkan, bisa berimbas pada pribadi dari anggota organisasi itu,” katanya. (ril/dev)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00