Menunggu 17 Tahun, Sultan Ingin PKL Segera Direlokasi

KBRN, Yogyakarta: Proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan ikon wisata Malioboro, mengalami resistensi hingga sekarang. 

Padahal Pemkot dan Pemda DIY menargetkan seluruh PKL dapat pindah ke shelter yang disediakan paling lambat awal Februari. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada awak media, Selasa (25/1/2022) siang, usai memberi arahan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah untuk Triwulan IV, menginginkan agar PKL Malioboro mau ditata. 

Ketika disinggung tentang keinginan para PKL yang minta proses relokasi ditunda, Sultan malah menginginkan sebaliknya. 

"Makanya, dia (PKL, red) minta ditunda, aku minta cepet, karena saya sudah menunggu 17 tahun," ujar Sultan di Kepatihan. 

Sultan menambahkan, agar kawasan Malioboro menjadi pedestrian yang nyaman serta ikonik, Pemda telah menunggu sangat lama untuk penataan kawasan Malioboro. 

"Karena tempat itu bukan milik dia, tapi milik toko dan milik pemerintah, jadi bukan untuk tempat kaki lima," katanya. 

Gubernur dengan tegas menolak adanya penundaan karena konsep penataan sudah digaungkan belasan tahun lalu. Sultan pun meminta masyarakat sadar diri. 

"Saya sudah menunggu 17 tahun, lalu kenapa mundur tiga tahun? Yen saiki iso kenapa besok. Itu sudah diputuskan," jelas Gubernur. 

Alasan pandemi

Wawan Suhendra selaku Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (APKLY) kembali menegaskan, PKL tak alergi atau menolak untuk ditata. 

"Kami ingin relokasi ini ditunda sampai ekonomi ini pulih. Seperti yang disampaikan teman-teman, ada yang (bermodal) hutang, dan lain sebagainya apalagi pandemi ini sudah dua tahun, dan masih belum selesai, Jadi, kami tidak menolak relokasi," kata dia. 

Para pedagang juga telah mengetahui rencana penataan kawasan Malioboro sejak lama. Namun, ribuan PKL berharap pemerintah mau menunda hingga ekonomi dapat pulih seperti sebelum masa pandemi.   

"Kalau kami tiba-tiba dipindah ke tempat yang baru secepat mungkin, maka belum tentu akan seperti sekarang, kami harus adaptasi dulu," paparnya. 

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko usai meninjau lokasi relokasi berharap antara pihak eksekutif dan para PKL tidak saling mengedepankan ego masing-masing. Dewan lewat pansus yang dibentuk diharapkan dapat menemukan titik temu untuk persoalan relokasi. 

"Kami ini berusaha menjadi bridging yang menjembatani kepentingan antara eksekutif maupun para PKL," tandasnya. 

Demi penataan PKL Malioboro, Pemkot dan Pemda DIY menyiapkan dua lokasi shelter bagi PKL dengan daya tampung untuk lebih dari 1.800 pedagang. 

Namun dua lokasi yang disiapkan eks Gedung Bioskop Indra serta bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY diperkirakan tak mampu menampung seluruh PKL yang tercatat mencapai 2.300 lebih pedagang. (ros/yyw) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar