FOKUS: #PPKM MIKRO

DPRD DIY: Tak Ada Lock Down, Pembatasan Pergerakan Manusia Tetap Dilakukan

KBRN, Yogyakarta : Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menghormati sikap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang tidak mengambil upaya lockdown menyikapi lonjakan COVID19 di DIY akhir-akhir ini.

Dengan alasan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Sementara jika opsi PSBB diterapkan, secara aturan harus mengkompensasi warga yang dilarang keluar rumah.

"Terkait keputusan Ngarsa Dalem untuk tidak melakukan lockdown, saya menghormati beliau karena memang berbagai kondisi pemda yang tidak memungkinkan, terutama kondisi keuangan APBD dan Danais. Saat ini APBD sangat tergerus habis untuk penanganan kesehatan, vaksinasi dan mempertahankan ekonomi berjalan. Secara aturan PSBB harus mengkompensasi warga yang dilarang keluar rumah, dan itu memang tidak ada uangnya. Kami sangat memahami dan menghormati hal tersebut," kata Huda Tri Yudiana, Selasa, (22/6/2021).

Meski tidak ada istilah lockdown atau pun PSBB, namun esensi pembatasan pergerakan manusia secara ketat harus tetap dilakukan saat ini.

"Rekan-rekan aparat keamanan, kami mohon bantuannya untuk membantu penertiban protokol kesehatan di tempat-tempat umum, wisata, maupun berbagai tempat potensi kerumunan," tambah Huda.

Pemkab/Pemkot juga diharapkan proaktif menambah shelter dan mengaktifkan keberadaan jaga warga.

"Rekan-rekan kabupaten kota yang memiliki kewenangan dan wilayah pengaturan, mohon pro aktif membuat shelter, mengaktifkan jaga warga dan semua tindakan yang bisa menurunkan segera covid19," lanjutnya.

Peran warga juga sangat diperlukan. Masyarakat harus menahan diri, membatasi mobilitas.

"Warga mohon saling menjaga, menahan diri jangan pertemuan dulu. Aturan pengetatan PPKM mikro yang kemarin dikeluarkan pemerintah pusat itu cukup mewakili pembatasan ini jika dilaksanakan betul," pungkasnya. (wur-yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00