IMB Dihapus, Izin Usaha Lebih Mudah

KBRN, Gunungkidul: Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan berkaitan dengan proses perizinan yang akan diterapkan mulai 18 September. Kebijakan ini cukup mempermudah investor yang hendak melakukan investasi di Indonesia. Adapun kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan, turunan dari UU Ciptaker yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Sejumlah kemudahan tersebut di antaranya penghapusan Izin Mendirikan Bangunan diawal usaha dimulai. 

"Para pengusaha tidak lagi melakukan proses perizinan di kantor, mereka tinggal mengisi form yang ada pada Sistem Online Single Submission (OSS)," kata Irawan, Jumat (21/01/2022). 

Irawan menambahkan, di dalam aplikasi OSS terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sehingga dalam kepengurusan persyaratan sebelum mendirikan usaha sudah dianalisis oleh OSS mengenai risiko usahanya. 

"Jadi sesuai dengan PP Nomor 5 ada tiga klasifikasi usaha yakni risiko rendah, sedang dan tinggi. Ini nanti juga berpengaruh pada dokumen yang harus dilengkapi berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan pengelolaan hidup," ujar Irawan. 

Setelah diketahui klasifikasi risikonya, dalam sistem OSS akan tertampil kajian lingkungan yang harus disusun. Misalnya jika risiko rendah hanya perlu menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), kemudian jika risikonya sedang perlu menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup  (UKL UPL) kemudian untuk risiko tinggi perlu menyusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). 

"Jika semua persyaratan pada OSS sudah dilengkapi, para pengusaha dipersilakan untuk memulai mempersipakan usaha termasuk pembangunan gedung," kata Irawan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar