Muhammadiyah Apresiasi Positif Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

KBRN, Yogyakarta : Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi political will Presiden Jokowi yang akhirnya mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengatakan, langkah yang diambil Presiden telah menunjukkan pemerintah bersikap demokratis dan legawa atas aspirasi dan keberatan yang meluas dari beragam umat beragama, khususnya umat Islam, termasuk di dalamnya ormas Muhammadiyah. 

“PP Muhammadiyah juga secara resmi telah menyampaikan penolakan dan minta pencabutan atas Perpres tersebut. Langkah pencabutan Perpres tersebut oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat  demi kemaslahatan bangsa,”  tutur Haedar, Selasa (02/03/2021) siang, di Yogyakarta.

Haedar menilai pemerintah tentu memahami, persoalan miras bukan hanya urusan umat beragama semata, yang memang di dalam Islam diharamkan, tetapi juga mendapat perhatian seluruh elemen bangsa karena miras mampu merusak mental dan moral bangsa. 

“Pembangunan ekonomi tentu sangat didukung penuh oleh semua pihak, asalkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia. Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini,” tutup Haedar.

Beberapa waktu sebelumnya, PP Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan pernyataan sikapnya yang menolak tegas implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo.

Muhammadiyah berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Upaya dalam peningkatan kapasitas ekonomi pun juga tidak boleh berdampak buruk kepada masa depan bangsa, khususnya yang menyangkut moral generasi muda.

“Maka sudah semestinya dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya senantiasa terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Di sinilah peran dari kepemimpinan nasional seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh institusi negara harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Haedar dalam pernyataan resmi yang disiarkan lewat kanal media sosial milik ormas Islam terbesar kedua di Tanah Air itu. (ros)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00