Pak Prapto Petani Sleman : Rakyat Kecil Tidak Menikmati Jalan Tol

Petani perempuan sedang bekerja di sawah

KBRN, Yogyakarta : Sepetak lahan seluas 300 meter persegi di wilayah Pedukuhan Kadipiro, menjadi satu-satunya sumber penghidupan Pak Prapto, yang kini berusia 55 tahun.

Sawah di sekitar Selokan Mataram itu, ia tanami pohon salak yang dirawat dengan rutin. Sekali panen bisa mendapat 10 sampai 15 kilogram, bahkan saat masa puncak, Prapto bisa memanen salak antara 40 hingga 60 kilogram.

”Ya sekarang dirata-rata harga jualnya lima ribu per kilo, bisa dua sampai tiga hari petik untuk memberi uang jajan anak,” katanya saat ditemui di Seyegan, Jumat (25/9/2020).

Namun kini, bapak empat orang anak itu dilanda rasa cemas, karena sawah miliknya akan tergusur proyek Jalan Tol Jogja-Bawen sepanjang 7,6 kilometer, yang membutuhkan 915 bidang tanah seluas 496.209 meter persegi.

Meski nanti dirinya mendapat ganti untung, tetapi hingga kini pemerintah belum memastikan nilainya. Dan jikapun nanti uang sudah cair, ia malah bingung karena mencari lahan pengganti sangat tidak mudah.

”Harapan saya dari pemerintah yang punya program ini, mestinya warga Seyegan yang tadinya hanya memiliki satu-satunya tanah, mungkin ada solusi untuk mengembangkan apalah gitu,” lanjut dia.

Secara pribadi, Prapto memandang Jalan Tol yang melintasi wilayah Sleman, tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil seperti dirinya. Keberadaan proyek inftastruktur nasional itu, hanya bisa diakses orang-orang tertentu.

”Bagi rakyat menengah ke bawah,belum tentu dia mau menikmati jalan tol, wong kalau lewat tol itu mbayar kok, walau kita dapat ganti untung, tetapi tidak bebas memakai tol,” ucapnya.

Mayoritas Lahan Sawah

Dari total luas lahan yang akan digunakan membangun Jalan Tol Jogja-Bawen, 75 persen memanfaatkan lahan pertanian produktif. Meskipun ada rumah-rumah warga yang terdampak, namun tidak sebanyak sawah yang akan tergusur.

Nantinya, jalan bebas hambatan yang mayoritas dibangun melayang tersebut, akan melintasi wilayah tujuh desa, meliputi tiga kecamatan di Kabupaten Sleman, antara lain Tempel, Seyegan dan Mlati.

Selokan Mataram di Kabupaten Sleman yang akan dilewati Jalan Tol Jogja-Bawen

”Meskipun itu lahan hijau pertanian tetapi sudah diperuntukkan untuk membangun jalan ini, ya kira-kira 75 persen,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Jogja Bawen, Heru Budi Prasetya.

Terkait lahan produktif yang akan tergusur, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Heru Saptono memastikan, bukan termasuk 18 ribu hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang  menjadi program pemkab untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Sehingga dirinya yakin pembangunan infrastruktur nasional itu, tidak akan mengganggu produktifitas tanaman pangan di wilayah Sleman mencapai 5,9 ton per hektar, yang setiap tahun bisa sampai tiga kali panen.

”Ini memang tidak bisa dihindari, tetapi secara keluasan lahan kan tidak banyak, karena penggal Jalan Tol itu ada di atas Selokan Mataram dan Ring-Road untuk mengurangi dampak di lahan pertanian,” terangnya.

Padi Diganti Bangunan

Langkah pemerintah yang lebih mementingkan investor, lewat masifnya pembangunan infrastruktur seperti hotel dan apartemen, Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, termasuk Jalan Tol yang melintasi wilayah Sleman, mendapat kritik Dodok Putra Bangsa selaku inisiator Gerakan Jogja Ora Didol.

”Ini sangat memaksa alam lah, jelas Jogja itu tempatnya gempa, angin, juga gunung berapi paling aktif di dunia, aku bukan ahli geologi tapi pasti ada kaitannya dengan kehidupan alam,” jelas dia.

Padahal, lelaki berambut gondong yang juga inisiator Gerakan Menanam di Perkotaan itu punya mimpi, wilayah kabupaten di DIY bisa memproduksi bahan pangan, yang disuplay ke Kota Yogyakarta sebagai tempat pariwisata.

”Misalnya Kulon Progo menghasilkan sayuran, Sleman menghasilkan padi, kemudian Bantul apa, pastilah masing-masing punya kemampuan,” imbuhnya.

Seorang petani membajak sawah menggunakan traktor sebelum menanam padi

Sedangkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta Halik Sandra, mengaku prihatin melihat nasib petani yang selalu kalah, karena cenderung dikorbankan demi ambisi pembangunan.

Faktanya, gencarnya pembangunan infrastruktur oleh negara, selalu menggusur lahan pertanian produktif. Meski saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun regulasi itu tidak sepenuhnya menjamin, penghentian laju alih fungsi lahan dalam skala luas.

”Di salah satu pasalnya misalnya, lahan pertanian berkelanjutan itu boleh dirubah untuk pembangunan demi kepentingan umum,” terangnya. (ws/yyw)   

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00