Konten Lokal Harus Jadi Roh Utama RUU Penyiaran

KBRN, Yogyakarta: Lewat forum penyerapan aspirasi yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (25/6/2022) sore, Komisi I DPR RI mendengar masukan dari berbagai pihak terkait RUU Penyiaran yang terus dibahas di parlemen.

Salah satu hal menarik yang dibahas adalah eksistensi konten lokal. Komisi I memberi apresiasi khusus atas upaya LPP RRI Yogyakarta yang terus melestarikan konten lokal.

Hal itu seperti disampaikan Idham Samawi, anggota Komisi I DPR RI mengapresiasi keberagaman konten lokal yang disiarkan media penyiaran di Yogyakarta. 

"Kami mengapresiasi konten lokal yang dibuat media penyiaran di Yogyakarta. Tapi ini harus ditingkatkan. Mohon maaf, Yogyakarta banyak berjasa besar untuk republik ini. Banyak tokoh besar yang berangkat dari sini," ungkapnya. 

Politisi PDI Perjuangan yang juga mantan Bupati Bantul, menginginkan agar konten lokal dipertahankan. 

"Saya mengingatkan dalam RUU Penyiaran ini, konten lokal sangat penting. Apalagi mohon maaf, RRI dan TVRI itu kan (lembaga) pemerintah, milik negara. Itu haru punya kewajiban mutlak menjaga konten lokal," jelasnya. 

Harus eksis

Sementara itu, Sukamta, anggota Komisi I dari Fraksi PKS juga meminta masukan terkait eksistensi lembaga penyiaran radio di masa depan. Khususnya ketika era digital semakin menguat. 

"Tadi bu Umi (Ketua PRSSNI DIY) sempat memaparkan tentang kegagalan radio di berbagai negara. Tolong kami nanti dibantu teknisnya," tutur dia.

Sukamta menginginkan agar eksistensi radio, baik radio publik maupun swasta dapat terus terjaga. 

"Supaya di RUU Penyiaran kita ini nanti kita bisa mengambil langkah antisipasi. Jangan sampai radio kita menjadi gagal di Republik Indonesia tercinta ini," sambung Sukamta pada forum yang digelar di Studio 1 RRI Yogyakarta. 

Perkuat kerja sama

Danang Prabowo, Kepala LPP RRI Yogyakarta menyatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kuantitas konten lokal. 

"Misalnya kami punya BBC, bukan BBC yang di Inggris itu, tapi singkatan dari Banyolan Buri Code. Ini merupakan guyonan yang mengangkat dinamika masyarakat, " terangnya. 

Beragam upaya dilakukan LPP RRI Yogyakarta agar konten lokal terus ada. Di antaranya seperti penandatangan nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan untuk melestarikan siaran budaya di RRI. 

"Kami beberapa waktu yang lalu melakukan penandatanganan MoU dengan ISI, UTY dan juga STMM. Ini sangat membantu kami untuk mengatasi kekurangan sumber daya yang ada. Dengan ISI kami bekerja sama karena di sana banyak talent seperti mahasiswa dari seni karawitan, seni peran dan seni lainnya," tandasnya. 

Rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto juga menerima masukan dari sejumlah lembaga. Di antaranya yang mengikuti forum penyerapan aspirasi pada Sabtu sore adalah Balai Monitoring, KPID dan juga Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) DIY. (ros) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar