Bea Cukai Jogja Sosialisasikan Ketentuan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2022

KBRN, Yogyakarta : Bea Cukai Yogyakarta menghadiri  kegiatan Diskusi Advokasi Industri Hasil Tembakau yang digelar oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM – SPSI), di Taru Martani Coffee & Resto, Yogyakarta, Sabtu (22/1).

Selain menghadirkan Bea Cukai Yogyakarta, acara tersebut menghadirkan pula Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI), Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, perwakilan seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tokoh masyarakat, pekerja rokok, petani tembakau, serta dari media massa.

Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Bea Cukai Yogyakarta, Bimo Adisaputro, menyampaikan adanya ketentuan baru di bidang cukai yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau  Klobot, dan Tembakau Iris dan PMK-193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan  Tembakau Lainnya.

“Dalam ketentuan baru tersebut, telah ditetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau jenis sigaret rata-rata tertimbang sebesar 12% dan kenaikan tarif cukai hasii tembakau jenis rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya sebesar 17,5% yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Dalam kebijakan ini, pemerintah masih mendukung industri hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan kenaikan tarif cukainya maksimal 4,5% karena industri tersebut merupakan industri padat karya serta industri yang mendukung serapan tembakau lokal,” jelasnya, dalam pers riiis yang diterima rri.co.id, Rabu (26/1/2022).

Selain itu, disampaikan pula ketentuan PMK-215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang memuat pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang mengalami perubahan persentase yaitu 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk Kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum.

Dalam diskusi tersebut, Budidoyo selaku Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) sebagai narasumber berikutnya menyampaikan dampak adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi ekosistem pertembakauan di Indonesia. 

Narasumber lainnya, Andreas Hua selaku Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman menyampaikan kondisi yang dirasakan langsung oleh pekerja / buruh industri hasil tembakau dengan adanya kenaikan tarif cukai dimaksud.

“Kami concern pada pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau khususnya untuk kesejahteraan pekerja / buruh industri hasil tembakau. Di Provinsi DIY peruntukannya sudah sesuai karena seluruh Pemda terbuka dalam pemanfaatannya sehingga harapannya dapat tepat sasaran,” kata Andreas Hua.

Harapannya, kegiatan diskusi advokasi ini dapat mempererat sinergi Bea Cukai Yogyakarta, seluruh pemerintah daerah setempat, serta seluruh elemen masyarakat khususnya pekerja industri hasil tembakau guna memastikan pemanfaatan DBHCHT tepat sasaran yaitu kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. (sur).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar