Cegah 'Nuthuk' Parkir, Pemkot Perkuat Aturan Satu Pintu Masuk Angkutan Wisata

Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali, salah satu tempat parkir resmi yang dapat digunakan Bis wisata setelah terskrining di terminal Giwangan

KBRN, Yogyakarta : Vonis denda Rp2 juta, subsider 14 hari kurungan melalui sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Yogyakarta oknum tarif parkir Rp350 ribu rupiah, diharapkan tidak terulang.

Wakil Walikota Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya agar kejadian tersebut tidak berulang kembali.

Menurutnya, skema One Gate System akan terus dimaksimalkan agar dipatuhi wisatawan maupun bis pariwisata, sehingga angkutan wisata mendapatkan parkir resmi di Kota Yogyakarta.

"Sebenarnya, kalau temen-temen angkutan wisata mau mematuhi aturan perjalanan dan masuk Kota Yogyakarta kan, sebenarnya mereka akan mendapatkan tempat parkir pasti, dan itu dipastikan tempat parkir resmi," katanya di Yogyakarta,  Rabu (26/1/2022).

Heroe menambahkan, skema arus masuk keluar kendaraan angkutan wisata akan kembali dikaji untuk lebih mengoptimalkan One Gate System, mengingat banyak bis-bis yang masuk dari berbagai jalan pasca ramainya wisata di Yogyakarta.

"Sekarang kita akan coba, atur kembali agar semuanya masuk ke Giwangan dulu. Karena selama ini ada beberapa ketika meningkat wisatanya itu beberapa kemudian masuk lewat jalur-jalur yang semestinya dilewati angkutan wisata," jelasnya.

Disamping itu, Pemkot bersama jajaran Kepolisian akan meningkatkan operasi bagi parkir-parkir yang tidak memiliki izin beroperasi dari pemerintah.

"Ini akan kita operasi terus terutama pada hari-hari yang memang tingkat kesibukan tinggi," tambahnya.

Dijelaskannya, jika ada orang memungut uang dari masyarakat tanpa izin termasuk kategori pungli, dan pemilik lahan dengan berbagai macam dalih maupun alasan kemudian menggunakan lahannya dan dikelola untuk menarik uang dari masyarakat itu juga melanggar berbagai peraturan.

"Pasti akan kita tertibkan itu semua. Karena untuk menarik tarif, retribusi, bahkan sumbangan pun mereka harus juga meminta izin dari pemerintah kota, jadi setiap upaya menarik apapun itu harus berizin pada pemerintah kota tidak bisa tidak berizin. Kalau tidak berizin pasti itu melanggar ketentuan dan pasti masuk pungutan liar, dan mungkin juga kalau sampai tarifnya tidak layak ya artinya kebangeten namanya juga pemerasan juga," pungkasnya.

Ia berharap, dengan putusan denda yang menjadi rekor tertinggi dalam beberapa tahun ini dapat menjadi efek jera, dan dapat  menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk tidak melakukan pungutan-pungutan tidak wajar dan tidak berizin.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar