Panggungharjo, Desa Antikorupsi Pertama di Indonesia

Peluncuran Desa Anti Korupsi

KBRN, Bantul : Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi oleh KPK. Peluncuran desa tersebut digelar pada Rabu (1/12/2021) di Kampung Mataraman, Panggungharjo. Desa ini menjadi yang pertama di Indonesia dan akan menjadi proyek percontohan untuk desa-desa lain di Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam acara peluncuran mengatakan program ini diharapkan bisa menjadi awal pencegahan korupsi dari lingkup terkecil dan nantinya bisa mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

“Ketika ada kontestasi kepala desa di berbagai daerah, untuk tampil ikut kontestasi, belum tentu menang ini, jor-joran duit bayar keluarkan uang ratusan juta. Karena harapannya seperti itu. Pada kesempatan ini saya senang ada satu desa jadi percontohan deas anti korupsi, harapannya supaya jadi virus yang nyebar ke desa lain,” ujarnya.

Salah satu masalah di pemerintahan desa yang acap ditemuinya adalah terkait dana desa. Di mana banyak aparat penegak hukum yang menangani berbagai kasus dana desa, ini karena kepala desanya lemah dalam hal administrasi dan pengelolaan.

Sementara itu Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana juga mengatakan hal yang sama. Banyak aparat pemerintahan desa yang belum siap dalam mengelola dana desa. Baik dari kemampuan SDM, sistem manajemen, dan teknisnya masih butuh perhatian lebih. Di 2020, menurutnya, ada 141 kasus dengan 132 kepala desa dan 50 aparatur desa yang tersangkut, sementara di 2021 ada 62 kasus dengan 61 kepala desa yang tersangkut kasus korupsi.

“Kita juga bisa melihat hasil survey dari BPS di 2020 bahwa di desa, angka melek terhadap korupsi atau pemahaman terhadap anti korupsi masih rendah di bawah perkotaan. Karena itu KPK harus masuk ke desa-desa. Minimal penyadaran terhadap korupsi bahkan bisa melakukan anti korupsi di desa harusnya sama dengan di kota,” ujarnya.

Hadir dalam peluncuran ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. (dev)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar