Kibarkan Bendera Putih PKL Malioboro Berkabung dan Menyerah

KBRN, Yogyakarta : Kibarkan bendera putih sepanjang jalan Malioboro, pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro Yogyakarta nyatakan menyerah dengan keadaan yang terjadi dampak pandemi Covid 19.

Serangan bertubi-tubi mulai pemberlakuan PSBB Jawa-Bali, PPKM Mikro hingga PPKM Darurat yang dilanjutkan PPKM Level 4 sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi PKL Malioboro.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati ketika membacakan penyataan 'Malioboro Berkabung' menyampaikan, secara universal bendera putih sebagai tanda menyerah yang setiap hari mulai membayangi kehidupan pelaku usaha di kawasan tersebut.

"Bila tidak ada terobosan kebijakan luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Maka pesan simbolik itu, bisa saja menjadi kenyataan," katanya di Malioboro Yogyakarta,  Jumat (30/7/2021).

Melalui pernyataan tersebut, ia menjelaskan kondisi yang dialami para pedagang saat ini.

"Penghasilan macet total, kehidupan keluarga kritis. Hutang menumpuk, bantuan terasa masih jauh. Bahkan, penerapan PPKM darurat seolah-olah menjadi pukulan akhir yang telak bagi PKL, yang memang telah sempoyongan. Sementara, toleransi dan relaksasi yang diberikan kepada PKL yang telah ber alan selama 4 hari dari 26 Juli sampaI 29 Juli 2021, tidak terlalu memberi dampak positif. Maka wajar bila kamu menyatakan bahwa KAMI DAN MALIOBORO BERKABUNG," ungkapnya.

PKL Maliobori diungkapkan Desi juga mengapresiasi pemerintah DIY atas kesigapan dan rencana bantuan  bantuan modal bergulir tanpa bunga akan diberikan.

Meski diakuinya, peruntukannya saat ini masih menyentuh PKL yang dipayungi 2 koperasi, sedangkan untuk 9 Paguyuban lain yang belum berbadan hukum koperasi tidsk terakomodir.

"Kami berharap dan meminta kepada Bapak Gubernur DIY untuk mencarikan terobosan agar Paguyuban-Paguyuban yang tidak berbadan hukum, dapat mengakses modal bergulir tanpa bunga. Disamping itu kami memohon pula, supaya PKL di kawasan Malioboro, dapat mengakses bantuan tunai langsung/bansos, maupun bantuan lainnya," terangnya.

Kebijakan melalui toleransi pelonggaran selama PPKM level 4 juga belum dapat mengakomodir kebutuhan terutama bagi pedagang lesehan di Malioboro.

"Pedagang lesehan hanya dapat berjualan secara efektif selama antara 1,5 jam sampai 2 jam saja. Hal ini mengingat pedagang lesehan baru efektif berjualan jam 18.30 dan sudah wajib tutup jam 20.00," imbuhnya.

Ditambahkan Desio Hartonowati, Pedagang Lesehan merupakan kelompok pengusaha yang paling terdampak selama diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai sebaran Covid 19.

Bahkan dijelaskannya, sejak kebijakan PSBB tahun 2020 sampai tahun 2021 dan PPKM Darurat yang kini berlanjut PPKM Berlevel dinilai tidak benar-benar terakomodir dalam kebijakan dan toleransi.

"Kami berharap dan meminta, supaya setelah tanggal 2 Agustus 2021 nanti, syukur-syukur bisa lebih cepat diberi kelonggaran berjualan hingga jam sebelas malam," harapnya.

Setelah 4 hari PPKM level 4 diterapkan, PKL yang nekat berjualan masih bisa dihitung dengan jari, mengingat dapat dipastikan akan mengalami kerugian. Selain pengunjung yang masih sedikit ditambah adanya penyumbatan dan penghambatan akses masuk ke kawasan Malioboro.

"Kami berharap dan meminta agar akses ke Malioboro dibuka sepenuhnya, Sehingga, memudahkan pengunjung untuk datang ke Malioboro. Kami juga berharap, akses ke Yogyakarta dipertimbangkan untuk kembali dibuka secara luas," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00