Syarat Silaturahmi Tatap Muka Idul Fitri Diperketat, DPRD DIY Minta Wisata Juga Diperketat

KBRN, Yogyakarta : Gubernur DIY, Sri Sultan HB X sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 27 tahun 2021 tentang ketentuan mudik hari raya idul fitri 1422 Hijriah di wilayah aglomerasi Yogyakarta Raya dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19.  

SE yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se DIY itu berlaku dari tanggal 8 sampai 24 Mei 2021. Di antaranya, mewajibkan masyarakat yang hendak berkunjung ke kabupaten/ kota wajib negatif COVID19 dibuktikan dengan hasil rapid antigen, genose atau PCR.

Menanggapi surat edaran itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan kebijakan pengetatan syarat perjalanan di wilayah aglomerasi Yogyakarta Raya itu untuk menekan mobilitas masyarakat, mengurangi pertemuan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan rawan penyebaran COVID19.

"Saya memaknai SE 27 ini imbauan Pak Gubernur agar masyarakat melaksanakan ibadah idul fitri lebih banyak di rumah.  Mengoptimalkan medsos, atau media elektronik untuk saling silaturahmi, dan meminimalisir silaturami tatap muka, apalagi kerumunan," jelas Huda, kepada RRI Minggu, (9/5/2021).

Penerapan syarat silaturahmi tatap muka, juga upaya mengajak masyarakat bersilaturahmi secara virtual.

"Jadi kegiatan silaturahim diijinkan itu hal positif. Tapi kalau kita lihat persyaratannya pakai PCR, genose, antigen kan secara prakteknya sulit dilakukan ini. Jadi sebenarnya lebih ke arah warga untuk menjaga prokes mengoptimalkan ibadah dan silaturahmi dari rumah masing-masing memanfaatkan teknologi informasi yang ada," lanjutnya.

Huda mengingatkan jika pemerintah membatasi silaturahmi masyarakat, pengetatan di obyek wisata juga harus dilakukan, agar tidak memunculkan penyebaran COVID19.

"Pengetatan ini kan karena kekhawatiran  akan melonjaknya kasus setelah idul fitri, rangkaian silaturahmi. Karena pengalaman adanya kerumunan massa, saat liburan panjang, setelahnya lonjakan kasus meningkat. Sehingga prokes juga harus diterapkan secara ketat di tempat umum, di tempat wisata yang mungkin akan dibanjiri warga. Jadi kalau kita tidak bisa silaturahmi, sementara di satu sisi lainnya di tempat wisata membludak tanpa prokes, ya percuma saja. Yang penting jaga prokes setiap tempat, setiap lokasi sehingta liburan tidak menambah tinggi kasusnya," terangnya.

Di sisi lain, Huda Tri Yudiana juga mengingatkan pengetatan syarat perjalanan di wilayah aglomerasi, seharusnya tidak diberlakukan bagi pekerja yang mobilitas hariannya memang antar wilayah DIY.

"Kalau pekerja lintas wilayah kan setiap hari pekerjaan itu sudah kebiasaan mereka. Kalau yang memakai kendaraan umum ya prosedur itu sudah dilakukan, kalau yang pakai kendaraan pribadi ya jaga prokesnya. Nah, yang kita perketat, kan liburan ya, karena kita ingin antisipasi agar tidak terjadi kerumunan, tidak ada interaksi warga yang tidak terdeteksi membawa covid atau tidak. Jadi, Surat Edaran Gubernur ini intinya imbauan terkait liburan. Sehingga pekerja lintas wilayah yang sudah terbiasa menerapkan prokes sudah cukup," lanjutnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY - Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam rapat Perkembangan Penerapan Kebijaksanaan Peniadaaan Mudik, bersama Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto dan para gubernur provinsi lain secara daring di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu, (8/5/2021) mengatakan sebagai tindak lanjut pelarangan mudik di wilayah aglomerasi Yogyakarta Raya, pemda DIY mengatur syarat bagi warga yang hendak silaturahmi hari raya idul fitri harus negatif COVID19.

"Dalam melaksanakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri setiap warga harus melakukan terlebih dahulu rapid test PCR/antigen/GeNose dan dalam pelaksanaan silaturahmi tetap menjaga protokol kesehatan (melaksanakan 5M)," jelas Sri Sultan saat rapat yang juga tertuang dalam Surat Edaran.

Pemda DIY juga melarang warga menginap saat silaturahmi Idul Fitri.

"Ketiga, tidak diperkenankan warga dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri menginap di rumah saudara atau kerabat," terangnya.

Sri Sultan juga meminta satgas desa dan RT melakukan pengawasan pembatasan ini.

"Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 Kalurahan/Kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan kegiatan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri," jelasnya.

Surat Edaran itu, berlaku dari tanggal 8 Mei sampai 24 Mei 2021, dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai kebutuhan dan/ perkembangan situasi terakhir di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama Sri Sultan juga mengaku tidak bisa memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas di kawasan aglomerasi Yogyakarta Raya  bagi masyarakat yang bekerja lintas kabupaten kota di DIY.

"Bagi kami kesulitan bagi pekerja informal yang punya mobilitas itu akan kami cegah dalam kebijakan, kami punya  banyak persoalan, kalau yang lain bisa diatur," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00