DIY Perketat Syarat Silaturahmi Warga di Aglomerasi Yogyakarta Raya

KBRN, Yogyakarta : Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengeluarkan surat edaran nomer 27 tahun 2021, tentang ketentuan mudik hari raya Idul Fitri 1422 Hijriah di wilayah aglomerasi Yogyakarta Raya dalam upaya pengendalian penyebaran COVID19. Surat Edaran tertanggal 8 Mei 2021 itu ditujukan kepada Bupati, Walikota se-DIY.

Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam rapat koordinasi Perkembangan Penerapan Kebijaksanaan Peniadaaan Mudik, di Kepatihan Yogyakarta mengatakan, Pemda DIY mengikuti pengaturan larangan mudik di wilayah aglomerasi Yogyakarta Raya yang dikeluarkan pemerintah pusat. Aturan itu telah diatur dalam Surat Edaran khusus.

"Ada empat poin. Yaitu, satu, Aglomerasi Yogyakarta Raya dimungkinkan melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota di DIY. Kedua, dalam melaksanakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri setiap warga harus melakukan terlebih dahulu rapid test PCR/antigen/GeNose dan dalam pelaksanaan silaturahmi tetap menjaga protokol kesehatan (melaksanakan 5M)," jelas Sri Sultan saat rapat yang juga tertuang dalam Surat Edaran.

Pemda DIY juga melarang warga menginap saat silaturahmi Idul Fitri.

"Ketiga, tidak diperkenankan warga dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri menginap di rumah saudara atau kerabat," terangnya, Sabtu, (9/5/2021).

Sri Sultan juga meminta satgas desa dan RT melakukan pengawasan pembatasan ini.

"Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 Kalurahan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan kegiatan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri," jelasnya.

Surat Edaran itu, berlaku dari tanggal 8 Mei sampai 24 Mei 2021, dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi terakhir di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama Sri Sultan juga memgaku tidak bisa memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas di kawasan aglomerasi Yogyakarta Raya  bagi masyarakat yang bekerja lintas kabupaten/kota di DIY.

"Bagi kami kesulitan bagi pekerja informal yang punya mobilitas itu akan kami cegah dalam kebijakan, kami punya  banyak persoalan, kalau yang lain bisa diatur," katanya. (wur/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00