Kalium Sianida Tidak Dijual Bebas, Bahkan Pengaturan Penjualan Sangat Ketat

Yanto Apriyanto, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag DIY

KBRN, Yogyakarta : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memastikan kalium sianida (KCN) atau dikenal masyarakat dengan nama potas yaitu kandungan berbahaya seperti yang ditemukan dalam kasus sate beracun di Bantul tidak diperjualbelikan secara bebas.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag DIY, Yanto Aprianto menduga dalam kasus sate beracun di Bantul, kalium sianida yang berbentuk garam kristal berwarna putih itu diperoleh melalui jalur ilegal.

Yanto Apriyanto menegaskan pihaknya selalu mengawasi dan mengontrol distribusi barang-barang yang dinilai berbahaya."Kalau untuk bahan berbahaya di Disperindag itu pembelian bahan harus menggunakan rekomendasi dari kami. Jadi tidak bebas diperjualbelikan," kata Yanto Apriyanto, di Yogyakarta, Rabu (5/5/2021).

Menurut Yanto, seperti halnya penggunaan formalin untuk kepentingan medis, untuk pengadaan barang, fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengajukan permohonan ke Disperindag sesuai prosedur yang ada.

Yakni, Permendag No 75/MDag/Per/10/2014 mengenai pengawasan pendistribusian bahan berbahaya.

"Lalu diberikan persetujuan untuk melakukan pembelian. Dan itu juga dengan syarat-syarat, mereka harus melaporkan ke dinas tentang penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut," terangnya.

Dijelaskannya, jika telah mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat rekomendasi dari Disperindag, baru setelahnya mendapatkan akses untuk belanja barang-barang tersebut.

"Jadi melaporkan secara berkala ke Disperindag. Dari pengecer dan penjual selalu melaporkan. Kita tetap catat itu. Yang dicatat fungsi penggunaannya itu dan dari pengecernya itu. Nanti untuk apanya tercatat," urainya.

Barang berbahaya yang diatur ini, termasuk segala jenis sianida, seperti bahan yang digunakan dalam kasus sate beracun.

"Untuk jenis sianida tidak tersedia dan tidak boleh diperjual belikan oleh didistributor maupun pengecer dalam bentuk kemasan terkecil. Dan distributor dan pengecer tidak menjual dalam bentuk kemasan terkecil," katanya.

Yanto menjelaskan Permendag No 75 sangat detail, mencakup pengaturan atau tata cara penjualan melalui distributor hingga tingkat pengecer.

"Salah satu contoh, yakni Rodhamin B yang hanya diizinkan diedarkan dalam kemasan satu kilogram untuk keperluan non pangan. Zat pewarna itu pun juga gitu harus laporan, pembelian harus tercatat, nomor telpon, kemana dijualnya itu harus dicatat. Tidak boleh tidak, harus dilaporkan juga. Laporannya itu rutin tiga bulan sekali," jelasnya.

Jika izin zat pewarna saja ketat, Yanto memastikan izin edar sianida jauh lebih ketat. Ia pun menduga kalium sianida dalam kasus sate beracun di Bantul diperoleh melalui 'pasar gelap' dari luar DIY.

Apalagi, berdasarkan catatan Disperindag, selama ini memang sangat amat jarang kalium sianida masuk dalam daftar permohonan untuk dipasarkan.

"Bisa juga seperti itu. Bukan dari kita, karena kan seperti Jogja ini pintu masuknya kan dari berbagai tempat gitu ya. Ambil contoh seperti formalin dulu itukan kebanyakan datang dari batas-batas kota. Kalau untuk itu kita malah jarang mengeluarkan itu. Permintaan ke kami yang banyak itu malah formalin. Bahan perwarna, formalin yang banyak diminta," terang Yanto. (wur/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00