FOKUS: #PPKM MIKRO

DPRD DIY Dorong Pemberian Insentif Pekerja Sektor Transportasi yang Terdampak Larangan Mudik

KBRN, Yogyakarta : Aturan larangan mudik perlu diimbangi dengan kebijakan lain, terutama terkait bantuan ekonomi bagi sektor yang terdampak kebijakan mudik.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat memimpin rapat kerja tentang Persiapan Pelaksanaan Pelarangan Mudik, di DPRD DIY, menjelaskan para pekerja di sektor transportasi publik, sopir, kernet, dll dipastikan terdampak adanya larangan mudik pada libur Lebaran 6-17 Mei 2021, karena kendaraan antar daerah tidak bisa beroperasi.

Menyikapi kondisi itu, Komisi A DPRD DIY merekomendasikan kepada Pemda DIY untuk memberikan insentif bagi pekerja di sektor transportasi umum."Kami mengusulkan insentif bagi pekerja transportasi umum yang memang paling terdampak saat ada larangan mudik," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, pada rapat kerja tentang Persiapan Pelaksanaan Pelarangan Mudik, di DPRD DIY, Rabu (5/5/2021).

Menurut Eko, insentif dapat diwujudkan dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) bagi sopir, kernet, tukang cuci mobil dan lainnya yang terpaksa tidak dapat bekerja akibat larangan mudik tersebut. Padahal selama ini, mudik lebaran sudah dinantikan para pekerja sektor transportasi, karena diyakini mampu memulihkan ekonomi.

"Pemda bisa mengalokasikan anggaran bagi pelaku transportasi umum. Dengan begitu, pemberlakuan larangan mudik bisa berjalan efektif, namun di sisi lain pekerja di sektor transportasi juga bisa bertahan hidup," terang Eko.

Sementara itu, Sekda DIY, Kadarmanto Baskara Aji mengaku baru akan membahas peluang adanya insentif bagi pekerja di sektor transportasi setelah adanya rekomendasi yang disampaikan Komisi A DPRD DIY hari ini (Rabu,-red). Pihaknya belum memutuskan seperti apa insentif yang akan diberikan.

"Kalau soal insentif untuk pekerja sektor transportasi belum bisa memutuskan ya. Baru akan kita bahas setelah ini. Kalau yang sudah ada, insentif saat ini baru untuj pelaku usaha misalnya penundaan pembayaran pajak atau tidak memberikan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak," jelasnya.

Baskoro Aji menambahkan selama masa larangan mudik itu, kendaraan, termasuk transportasi umum seperti bus, yang beroperasi di dalam wilayah DIY, tetap diperkenankan beroperasi.

"Bus-bus boleh berjalan selama tidak melewati perbatasan propinsi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Organda DIY, V. Hantoro mengatakan para pengusaha maupun pekerja di sektor transportasi umum kehilangan penghasilan dan pekerjaan mereka selama pemberlakuan larangan mudik.

Pemerintah harus memberikan solusi terkait persoalan ini.Apalagi selama pandemi lebih dari setahun ini, mereka juga sudah banyak merugi.

Di DIY misalnya, ada sekitar 1.000 bus pariwisata dan 250 bus AKAP yang sulit beroperasi selama pandemi. Di sisi lain, tidak ada stimulus dari pemerintah bagi pelaku usaha transportasi.

"Jika dikalikan dua saja untuk jumlah orangnya maka ada lebih dari lima ribu orang yang dirugikan dan tidak mendapatkan penghasilan. Ini baru driver dan kernet, belum mekanik, tenaga kantor dan lainnya," terangnya. (wur/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00