Antisipasi Sikap Intoleransi Jelang Pilkada, Ini Pesan Kapolda Maluku Utara

KBRN, Ternate: Antisipasi Berkembangnya Intoleransi Pro Kekerasan di Wilayah Maluku Utara menjadi tema dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Direktorat Intelkam Polda Maluku Utara di Muara Hotel, Senin (23/5/2022).

"Digelarnya diskusi ini guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi pro kekerasan di wilayah Malut, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024, juga untuk memberikan wawasan kepada personel intelkam Polda Malut dalam mengantisipasi terjadinya intoleransi pro kekerasan," ucap Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Risyapudin Nursin saat menyampaikan sambutan.

Lanjut Kapolda, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan yang dimiliki. Keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik, namun apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya adalah masalah intoleransi beragama.

"Menguatnya intoleransi agama dalam ruang-ruang sosial kehidupan bermasyarakat sehari-hari ditandai dengan menguatnya narasi-narasi negatif mengenai sentimen primordial keagamaan baik di media massa maupun media sosial," tuturnya.

Kapolda menambahkan, intoleransi berbasiskan isu agama ini dapat dilihat dalam kasusTolikara pada 17 Juli 2015 lalu, kasus Tanjung Balai 29 Juli 2016, dan rangkaian demonstrasi terhadap Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok atas tuduhan penodaan agama pada tahun 2016. 

Ketiga peristiwa ini menunjukkan betapa mudahnya masyarakat Indonesia menjadi marah, melakukan aksi massa, dan bahkan melakukan perusakan untuk persoalan yang pada mulanya berskala kecil. 

"Menyikapi situasi kondisi saat ini, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, tensi politik sudah mulai terjadi, problem terbesar yang menghantui relasi antar-umat beragama di Indonesia adalah menguatnya sentimen kecurigaan dan kebencian yang menjurus pada aksi intoleran. Keterkaitan antara politik identitas dan sentimen keagamaan telah mulai memunculkan praktik intoleransi atas nama agama untuk modal kepentingan elektoral maju sebagai kepala daerah dengan melibatkan agama sebagai celah dari isu guna mencapai tujuannya," sebut Kapolda Irjen Pol. Risyapudin Nursin.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara, Adnan Mahmud yang hadir sebagai narasumber dalam kesempatan yang sama ketika dikonfirmasi RRI mengatakan, diskusi yang digagas Badan Intelkam Polri melalui Dit Intelkam Polda Malut sangat bagus untuk bagaimana mengantisipasi kondisi menjelang Pilkada di Maluku Utara. 

Dengan diskusi semacam ini, menurut Adnan yang juga Wakil Rektor I IAIN Ternate, maka narasi2 intoleransi secara perlahan dapat dicegah, karena narasi-narasi intoleransi merupakan bibit untuk memecah-belah kebersamaan warga masyarakat Maluku Utara

Hubungan dan toleransi (antar-umat beragama) yang telah berjalan selama ini sudah cukup bagus, karena itu, kita juga berikhtiar mewaspadai adanya oknum-oknum atau kelompok tertentu yang mencoba mengusik ketenteraman, kedamaian dan keharmonisan yang telah kita bangun selama ini," terangnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar