Audience Dengan KPPI, Ini Kata Bawaslu Soal Keterwakilan 30 Persen Perempuan Dalam Pemilu

Audience Bawaslu Malut dengan KPPI Wilayah Malut (Istimewa)

KBRN, Ternate: Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu harus melibatkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut), Hj Masita Nawawi Gani dalam audiensi dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) wilayah Provinsi Maluku Utara, belum lama ini. 

Menurutnya saat ini keterlibatan kaum perempuan sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pengawasan penyelenggaran pemilu dengan terlibat menjadi pengawas pemilu partisipatif, atau menjadi penyelenggara pemilu.

“Perempuan juga dapat turut andil dalam mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang,” kata srikandi Bawaslu Malut yang juga koordinator divisi (Kordiv) pengawasan dan hubungan antar lembaga itu.

Saat ini kata Masita, Bawaslu Provinsi Malut telah banyak melakukan kegiatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan kaum perempuan, dalam tujuh program pengawas partisipatif salah satunya adalah kegiatan forum warga yang didalamnya melibatkan kaum perempuan.

Walaupun kaum perempuan telah diberikan amanat oleh undang-undang tapi pada pelaksanaanya masih banyak yang abai dan terkesan tidak peduli.

Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Malut Aslan Hasan, menambahkan bahwa saat ini banyak kaum perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan politik seperti mendaftarkan sebagai calon legislatif dan menjadi anggota partai politik.

“Kedatangan KPPI ini merupakan hal yang pertama di Bawaslu Maluku Utara dan merupakan sebuah kemajuan bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, dengan menjadi anggota partai politik atau menjadi caleg,” singkat Aslan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar