SK Palsu Mutasi ASN "Dikobong-Kobong"

KBRN, Setelah berpolemik, Kasus Pemalsuan SK mutasi seorang kepala OPD di Pemkot Ternate akhirnya tuntas dan dinyatakan batal alias tidak syah karena terbukti palsu akibat melanggar prosedur dan aturan.

Kepala BKP-SDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly mengistilahkan SK palsu itu dibuat “dikobong-kobong” (kebun-kebun), karena seluruh proses dan mekanismenya tidak melalui BKPSDMD.

Boleh jadi kasus itu, cukup disesalkan dan ironis. Kenapa tidak? Justru di tengah-tengah pemerintah sedang menggelorakan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahannya, kasus itu justru terjadi. Semoga saja tidak menjadi "karena nila setitik rusak susu sebelanga" sebab yakin masih banyak mental ASN yang cukup disiplin dan taat aturan.

Namun tidaklah berlebihan, bila dengan kasus itu kalangan ASN bisa mengingat kembali akan sumpah dan janjinya, yang memposisikan ASN sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan menyelaraskan delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yakni: Mental aparatur, Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan , Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas serta Pelayanan publik

Reformasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Sebutan Reformasi Birokrasi, bagi kalangan ASN tidaklah asing, namun tak jarang bias dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Sikap-sikap transaksional kadang terpotret dan ini pula yang masih menjadi kendala tegaknya Reformasi Birokrasi, sehingga upaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas, pelaksanaannya masih tak luput dari hal yang dipertanyakan.

Berkaca dari pemalsuan SK Mutasi itu. Modusnya jelas tidak dilakukan oleh satu oknum melainkan melibatkan oknum lainnya. Ini berarti dilakukan oleh SDM lainya yang nota bene adalah ASN.

Lagi-lagi sungguh memprihatinkan, yang diharapkan bisa menjadi pelayan masyarakat, hal sebaliknya justru dilakukan oknum yang hanya mecari kepentingan pribadi. Ini juga menjadi hal ironi dan jauh dari harapan Reformasi Birokrasi. 

Karena itu bijak bahwa kualitas SDM sangat berharga dan harus diperhatikan. Dalam area perubahan Reformasi Birokrasi, SDM aparatur menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi paripurna.

Sekian Komentar                                                    Penulis: Kord. Pemberitaan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar