Gubernur dan Kadis Pertanian Malut Hadiri Rakor Mitigasi PMK Jelang Idul Adha

Gubernur didampingi Kadis Pertanian dan Kabid Peternakan mengikuti Rakor Mitigasi PMK.(Foto: Yudi/RRI)

KBRN, Ternate: Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Bersama Kadis Pertanian Muhtar Husen menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan dan Mitigasi Penyakit Mulut dan Kuku Terkait Idul Adha secara virtual, Jumat (1/7/2022). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri oleh Menteri Pertanian, Mendagri, Menteri Agama, Menhub, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur seluruh Indonesia, Kepala BPKP, Kepala BNPB, dan seluruh Forkopimda. 

Dalam arahnya, Menkomarvest meminta kepada Satgas BNPB, Kementan, dan Kemenag agar melaporkan persiapan pelaksanaan Idul Adha di masa PMK.

Kemudian, Satgas BNPB, Kementan, Kemenag dan Pemda diminta untuk menyiapkan sosialisasi dari SOP pelaksanaan Idul Adha yang di surat edaran Kementan dan BNPB.

“Saya minta agar Satgas BNPB, Kementan, Kemenag dan Pemda agar ketat dan mengawasi pelaksanaan Idul Adha seperti Arah: lalu lintas, SOP penyembelihan, tenaga hewan, disinfektan, diskontaminan,”jelas Menko Luhut.

Ia juga meminta agar semua pihak bahu membahu dan bekerja bersama-sama untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha in dapat berjalan dengan sukses.

“Tetap memastikan pengendalian wabah PM dijaga dengan ketat dan disiplin,”imbuhnya 

Sementara itu, Plt. Kadis Pertanian Malut Muhtar Husen mengungkapkan, sesuai instruksi Kemenkomarvest daerah yang masih berstatus hijau tetap boleh mengirimkan hewan ternak keluar ke daerah hijau maupun merah. 

“Tapi sama sekali tidak boleh dari daerah merah, daerah tertular dari 19 Provinsi,” kata Muhtar kepada rri.co.id setelah mengikuti rapat virtual di kediaman Gubernur di Ternate. 

Dia bilang, direncanakan selesai Idul Adha akan dilakukan total lockdown, tidak ada pergerakan lalulintas ternak indonesia antar Provinsi. 

Meski begitu, pergerakan antar kabupaten masih boleh dilakukan tergantung kebijakan daerah terutama yang masih hijau. Tapi, untuk daerah merah betul-betul tidak diizinkan. 

Jika wabah PMK mulai masuk di daerah terancam (yang tetangganya sudah merah), maka ternak yang positif PMK tersebut harus dimusnahkan atau dipotong.

Kementerian Pertanian RI, kata Muhtar telah menyiapkan dana kompensasi atau dana pergantian yang dipotong. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pergerakan penyakit PMK. 

“Nanti melalui rekomendasi dinas, dibuatkan berita acara kematian ternak, sudah disiapkan dana oleh kementerian pertanian,”pungkasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar