BPKP Telaah Hasil Ekspose Dugaan Penyimpangan di Perusda Ternate

Gedung Kantor BPKP Perwakilan Malut (Dok: BPKP)

KBRN, Ternate: Kasus dugaan tindak pidana korupsi pernyataan modal yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kepada PT Bahari Berkesan tahun 2016 hingga 2019 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) sampai saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Malut.

“Saat ini kita hanya tinggal menunggu hasil penghitunghan kerugian negara dari BPKP saja,” ungkap Kajati Malut melalui Kasi Penkum, Richard Sinaga saat dikonfrimasi RRI, Rabu (19/1/2022).

Menurut Richard, calon tersangka dalam kasus tersebut saat ini sudah dikantongi tim penyidik Pidana Korupsi (Pidsus) Kejati Malut, dan akan disampaikan ke publik jika hasil dari BPKP sudah diterima.

“Seperti saya bilang kemarin, calon tersangka memang sudah kita kantongi tapi tunggu hasil dari BPKP saja,” katanya.

Baca juga: Kejati Kantongi Nama Calon Tersangka Dugaan Korupsi Perusda Ternate

“Kita bisa saja sampaikan, tapi dikhawatirkan dibilang kita terlalu dini untuk menyampaikan sebelum ada hasil dari BPKP,” tambahnya.

Atas nama Kajati Malut Richard memastikan segala penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejati Malut dipastikan akan ditangani hingga tuntas untuk memberikan kepastian hukum ke masyarakat.

“Kepastian hukum itu sudah pasti, dan jika kasus yang ditangani memiliki bukti yang cukup maka akan kita tingkatkan ke tahap selanjutnya, begitu juga sebaliknya, jika tidak memiliki bukti yang cukup akan kita hentikan,” jelasnya.

Sementara itu secara terpisah, Koordinator Pengawasan (Koorwas) investigasi BPKP Malut, Mohamad Riyanto mengatakan, saat ini BPKP Malut belum mendapatkan bukti secara lengkap yang akan digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara

"Saat ini BPKP sedang melakukan telaah kecukupan bukti yang disampaikan penyidik Kejati Malut, Kalau sudah lengkap maka BPKP bisa segera menerbitkan surat tugas audit PKKN," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar