Butuh Bukti Tambahan, Kantor Perusda Ternate Digeledah tim Pidsus Kejati Malut

KBRN, Ternate: Setelah meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi pernyataan modal yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kepada PT Bahari Berkesan selaku Holding Company tahun 2016, 2017 dan 2018 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada  13 September 2021 kemarin.

Kini tim penyidik tindak Pidana Korupsi (Pidsus) mulai menggeledah Kantor Perusda PT Bahari Berkesan yang beralamat di Kelurahan Gamalama Ternate.

Penggeledahan kantor Perusda Kota Ternate ini dipimpin langsung Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut, M. Irwan Datuiding bersama tiga penyidik pemeriksa yakni, Richard Sinaga, Adri E. Pontoh dan Samiaji, Rabu (29/9/2021).

Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga usai pengeledahan kepada sejumlah wartawan mengatakan, pengeledahan di kantor Perusda ini karena menurut tim penyidik sangat diperlukan.

Bahkan menurutnya, penggeledahan ini dilakukan agar kedepan saat melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi tim penyidik tidak lagi dipersoalkan dengan masalah data.

Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga (Dok: Istimewa)

Karena menurutnya, dalam proses penyidikan kasus tersebut, hampir sebagian besar keterangan yang didapati dari sejumlah saksi adalah masalah data.

"Kalau kita periksa saksi-saksi dan keterangannya mengatakan bahwa data masih ada di kantor, maka ini tidak lagi menjadi alasan data masih di kantor," ungkap Richard.

Richard mengaku, dalam penggeledahan yang dilakukan ini ada ditemukan sejumlah berkas, hanya saja pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail berkas yang diamankan tersebut.

"Dokumen yang kita amankan ini kita tidak bisa sampaikan bukan berarti kita tidak mau menyampaikan, karena kondisi disini selain gelap juga sangat bau, makanya belum bisa kita sampaikan, yang pasti langkah yang dilakukan ini dalam rangka proses penyidikan," akunya.

Ia juga mengaku, masih banyak hal yang harus dicari termasuk dengan Surat Keputusan (SK) anggaran dasar, buku kas dan terkait masalah administrasi pengelolaan keuangan yang dilakukan.

"Jika nanti ada data yang menurut penyidik tidak diperlukan maka pastinya akan dipulangkan, karena penggeledahan ini tidak ada yang kita incar, kita hanya mau melengkapi data-data yang menurut kita perlu dalam proses penyidikan," tegasnya.

Dalam kasus ini Richard juga bilang, sudah kurang lebih 20 orang saksi yang dianggap mengetahui terkait dengan kasus ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Dalam kasus ini sudah kurang lebih 20 saksi yang kita mintai keterangan," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00