Upaya Mediasi Ditolak Korban, Ini Sikap Polda Malut Soal Kasus Amin Drakel

Markas Kepolisian Daerah Maluku Utara (Dok: RRI)

KBRN, Ternate: Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan tersangka oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara Amin Drakel bakal diproses lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Proses tersebut dilakukan setelah ruang mediasi yang diberikan Kapolda Malut, Irjen Pol Risyapudin Nursin untuk tersangka ditolak korban.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Adip Rojikan saat dikonfirmasi RRI, Senin (27/9/2021) mengatakan, ruang mediasi yang diberikan kepada tersangka yang ditolak korban tersebut akan diproses oleh tim penyidik.

Baca juga: Kapolda Buka Ruang Mediasi Kasus Amin Drakel

Meski begitu Adip menyatakan, teknis penyidikan yang dilakukan tersebut sepenuhnya dikembalikan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskimsus) Polda Malut.

"Terkait teknisnya itu nanti penyidik di Ditreskimsus akan menjalankan sesuai ketentuan," ungkapnya.

Baca juga: Selangkah, Ditreskrimsus Malut Tentukan Nasib Amin Drakel

Ketentuan itu menurut Adip, jika ruang mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu.

"Langkah-langkah peradilan dari kepolisian akan ditempuh," akunya.

Untuk diketahui, kasus dengan tersangka oknum anggota DPRD Malut tersebut, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut telah melayangkan surat P21A kepada Polda Malut untuk segera melimpahkan tahap II tersangka dan barang bukti untuk ditindaklanjuti.

Amin Drakel yang merupakan oknum anggota DPRD Malut ini, dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Malut pada 9 April 2020 oleh Hi Fayakun atas perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00