Kapolda Buka Ruang Mediasi Kasus Amin Drakel

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Risyapudin Nursin (Dok: Istimewa)

KBRN, Ternate: Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut), Irjen Pol Risyapudin Nursin akhirnya angkat bicara terkait dengan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diduga menjerat oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut, Amin Drakel.

Tanggapan Kapolda ini setelah adanya surat P21A terkait dengan kasus Amin Drakel yang sudah berstatus tersangka namun belum dilimpahkan tahap dua berkas dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut untuk diproses lanjut.

Kapolda Malut, Irjen (Pol) Risyapudin Nursin saat dikonfirmasi RRI, Senin (20/9/2021) menyatakan, dalam kasus tersebut,  penyidik sudah memanggil Amin Drakel untuk memberikan ruang restorative justice atau mediasi bersama dengan korban.

"Terkait dengan itu-kan ada ruang restorative justice yang bisa kita laksanakan, makanya ini kita berikan ke beliau untuk melakukan satu pendekatan, perdamaian dan sebagainya," ungkap Kapolda.

Baca juga: Selangkah, Ditreskrimsus Malut Tentukan Nasib Amin Drakel

Karena menurut Kapolda, kasus Amin Drakel ini tidak masuk dalam kasus yang mengarah pada RAS, suku dan agama yang tidak perlu diberikan upaya restorative justice.

"Karen ini wacananya tidak menimbulkan pada dampak perpecahan suku, agama dan ras tapi itu hanya bersifat pada sisi perbuatan tidak menyenangkan atau fitnah dan sebagainya," akunya.

Kapolda juga menyatakan, dengan upaya restorative justice ini tidak akan mempengaruhi terkait dengan P21A yang dilayangkan JPU.

"Soal P21A itu masih bisa," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Amin Drakel yang juga anggota DPRD Malut itu dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Malut pada 9 April 2020 oleh Hi Fayakun atas perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fltnah melalui media social. 

​​​​​​

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar