Positif Covid-19, 3 Tersangka Korupsi Kapal Nautika Dibantarkan Jaksa

Sejumlah Tersangka Dugaan Korupsi Kapal Nautika saat Dilakukan Penahanan JPU Kejati Malut (Dok: RRI)

KBRN, Ternate: Tiga dari empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal penangkap ikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan inisial masing-masing, IY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),  RZ selaku ketua Pokja dan IR selaku rekanan/pelaksana pekerjaan dibantarkan (penundaan penahanan) oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Pembantaran atau penundaan penahanan ketiga tersangka tersebut dilakukan setelah hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoerie (RSUD-CB) Ternate dinyatakan positif terpapar Covid-19.

"Hasil pemeriksaan PCR mereka bertiga positif, makanya langsung dibantarkan supaya antisipasi penularan Covid-19, sementara ZH Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hasil PCR negatif," ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Erryl Prima Putera Agoes melalui Kasi Penkum, Richard Sinaga saat dikonfirmasi RRI.co.id, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Rugikan Negara 4,7 Miliar, Empat Tersangka Korupsi Kapal Nautika Ditahan Kejati Malut

Dengan hasil ini kata Richard, awalnya ketiga tersangka akan menjalani perawatan di RSUD-CB Ternate, hanya saja karena kondisi RS saat itu dikatakan penuh maka ketiga tersangka yang terpapar Covid-19 langsung dilakukan isolasi mendiri.

"Sesuai keterangan dari dokter, mereka bisa isolasi mandiri di rumah saja," akunya.

Satu Terduga Tersangka saat Digiring Ke Mobil Tahanan Jaksa (Dok: RRI)

Meski isolasi mandiri lanjut Richard, aktivitas ketiga tersangka tersebut terus dalam pemantauan tim JPU.

"Ketakutan untuk melarikan diri memang ada, makanya kita pantau terus dan memang inilah situasi yang dihadapi supaya tidak menularkan virus ke orang lain," jelasnya.

Baca juga: Ditahan Jaksa, Pengacara 2 Tersangka Korupsi Kapal Nautika "Tantang" Kejati di Pengadilan 

Pembantaran penahanan tiga tersangka ini Richard menegaskan, sudah terhitung sejak tanggal 7 Juli 2021 untuk tersangka RZ dan IR sementara untuk tersangka IY terhitung tanggal 8 Juli 2021.

Untuk diketahui, pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi pada Dikbud Malut tahun 2019 diduga merugikan keuangan negara senilai Rp4,7 miliar sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Malut.

Dalam kasus ini, empat tersangka dijerat dengan pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar