DJPb Malut: Pendapatan APBN Capai Rp720,37 Miliar, Pajak Non Migas Penyumbang Terbesar

KBRN, Ternate: Dampak dari kondisi geopolitik dan pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menimbulkan tantangan tersendiri bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tersendat, harga-harga meningkat, dan anggaran banyak terkuras untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian tersebut.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto, Rabu (25/5)2022) mengatakan, dalam menghadapi tantangan tersebut, APBN tahun 2022 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian risiko, menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan menopang agenda pembangunan. Belanja akan dioptimalkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang sempat tersendat akibat pandemi Covid-19. APBN tahun ini masih melanjutkan kebijakan pemulihan nasional yang melingkupi tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Sampai dengan 30 April 2022, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp720,37miliar atau 33,37 persen dari pagu, sedangkan Belanja APBN realisasinya mencapai Rp4,48 triliun atau 30,17 persen dari pagu. Kinerja pendapatan mengalami kenaikan 15,68 persen (yoy) dibandingkan tahun 2021," kata Adnan dalam acara Torang Pe APBN edisi Mei 2022.

"Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp65,72 miliar atau 20,80 persen (yoy),” sambung Adnan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa realisasi belanja pada belanja K/L turun 6,79 persen atau sebesar Rp82,89 miliar yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 13,68 persen dan 32,59 persen (yoy).

Sedangkan untuk TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp321,88 miliar (10,77 persen) yang penyebab terbesarnya karena kenaikan realisasi DAU sebesar Rp363,66 miliar atau 17,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara sampai dengan April 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer dengan total realisasi pendapatan APBD sebesar Rp4,44 triliun. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang. Untuk itu, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD. Realisasi DBH per 30 April 2022 sebesar Rp208,72 miliar, DAU sebesar Rp2,43 triliun. Untuk DAK fisik sebesar Rp161,11 miliar, DAK Non fisik sebesar Rp321,53 miliar dan DID terealisasi sebesar Rp3,46 miliar,” ungkap Adnan.Menurutnya, pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif untuk prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

Tantangan terbesarnya adalah ketidakpastian global sebagai imbas dari pandemi COVID-19 yang disusul invasi Rusia ke Ukraina memunculkan ujian berat bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia.

"Untuk itu, APBN difokuskan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional secara bertahap dan menjaga pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar