Perkembangan Covid-19 Hingga Penyaluran DAK Fisik Jadi Isu Strategis Maluku Utara

Kepala Kanwil DJPb Malut, Adnan Wimbyarto. (Foto: Tangkapan layar-IG kanwildjpbmalut)

KBRN, Ternate: Meski angka kasusnya terus melandai, namun Covid-19 masih menjadi isu strategis di Maluku Utara bersamaan dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto menjelaskan bahwa pada bulan Maret 2022, kasus Covid-19 turun signifikan menjadi 881 kasus, 1.452 sembuh, dan 14 orang meninggal dunia.

“Turunnya kasus Covid dan tingkat kesembuhan pasien ini memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelonggaran PPKM, khususnya pada sektor transportasi,” jelasnya.

Data Kemenkes per 12 April 2022, sambung Adnan, menunjukkan vaksinasi di Maluku Utara telah mencapai 83,27 persen untuk dosis 1, 49,54 persen dosis 2, dan 4,72 persen dosis 3. Melihat tren penurunan dan bertambahnya masyarakat yang menjalani vaksinasi, diperkirakan kasus Covid-19 di bulan April akan turun

“Meskipun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, untuk perkembangan DAK Fisik di Maluku Utara sampai dengan Maret 2022, telah terdapat realisasi sebesar Rp20,82 Miliar atau 1,17 persen dari pagu.

Angka ini terbilang masih rendah mengingat batas waktu penyaluran untuk tahap I adalah bulan Juli sebesar 25 persen dari pagu.

“Diharapkan Pemda dapat melakukan percepatan dalam realisasi DAK Fisik supaya kegiatan yang telah direncanakan pendanaannya melalui DAK Fisik dapat berjalan lancar,” terang Adnan.

Untuk mewujudkannya itu kata dia, perlu kerja sama Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap, benar, dan tepat waktu supaya dana dapat tersalur sehingga dapat segera diserap untuk membiayai kegiatan yang direncanakan didanai menggunakan DAK Fisik.

Sedangkan untuk isu lokal di Maluku Utara yaitu berupa kontribusi program pemberdayaan UMKM dari tiap unit Kemenkeu di Maluku Utara terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinaungi oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, BDS yang dilaksanakan oleh KPP Ternate, Program Keringanan Utang dan Lelang UMKM oleh KPKNL Ternate, serta Program Asistensi UMKM dalam kegiatan ekspor oleh KPPBC Ternate.

“Tentunya dengan adanya program pemberdayaan UMKM ini diharapkan mampu memberikan stimulus bagi UMKM untuk lebih berkembang, baik dari segi permodalan maupun keahlian dalam pemasaran produk. Produk-produk UMKM harus bisa bersaing baik di pasar lokal maupun global,” pesan Adnan Wimbyarto

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar