40 Ribu Penduduk di Malut Belum Perekaman KTP

Kadis Dukcapil Malut, Burhan Mansur (Dok:RRI)

KBRN, Ternate: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Maluku Utara (Malut) mencatat, sebanyak 40 ribu penduduk di provinsi Malut belum melakukan perekaman KTP-el jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Malut, Burhan Mansur saat dikonfirmasi RRI, Jumat (27/11/2020) mengatakan, 40 ribu penduduk yang belum perekaman itu jika dipresentasikan secara Nasional, Malut berada pada posisi 95 persen jadi masih pada 5 persen penduduk yang belum melakukan perekaman.

Jelang Pilkada serentak ini kata Burhan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh Kadis Dukcapil di Kabupaten/Kota untuk turun langsung ke lapangan menjemput bola sehingga semua penduduk bisa melakukan perekaman.

"Turun kelapangan, jangan harapkan masyarakat datang untuk melakukan perekaman di kantor, itu instruksi saya langsung," tegasnya.

Dirinya menargetkan, 40 ribu penduduk yang saat ini belum terekam akan bisa memiliki KTP sebelum pelaksanaan Pilkada berlangsung.

"Saya optimis itu bisa tercapai dalam waktu yang singkat ini, makanya saya minta supaya semuanya bekerja," akunya.

Ilustrasi KTP (Dok: Antaranews)

Mansur bilang, 40 ribu penduduk yang belum terekam itu paling banyak ada di wilayah baik itu di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan Kota Ternate.

"Halsel dan Ternate yang masih banyak penduduk belum terekam, dan saya tegasnya pembuatan KTP tidak dipungut biaya alias gratis, jangan mudah percaya dengan calo," tegasnya lagi.

Ia mengaku, dengan masih banyaknya penduduk yang belum terekam KTP termasuk di Malut ini, membuat Malut dan beberapa Provinsi dipantau oleh pemerintah pusat.

"Kita setiap hari dipantau pak Dirjen Dukcapil, karena setiap provinsi bertanggungjawab di Kabupaten/Kota, jadi kalau kita di Malut masih ada 40 ribu penduduk yang belum melakukan perekaman jadi kita presentasi sekitar 95 persen sedangkan target Nasional yang ditetapkan sebesar 98 dan kita masih dibawah dari target Nasional," katanya.

Target itu lanjut Burhan, sudah dipenuhi oleh beberapa daerah sementara Malut masih belum tercapai karena letak geografis yang berbeda dengan daerah atau Provinsi-Provinsi lain.

"Kita agak lambat dan ditekan, makanya saya bilang dalam rapat agar kami (Malut-red) diberikan kesempatan karena kondisi geografis kita tidak sama dengan geografis yang ada di provinsi Jawa, Sumatera dan Kalimantan, karena kita harus menjemput bola dan ini butuh sedikit waktu," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00