Ketua DPRD MintaTarget Pendapatan di APBD P Harus Naik

KBRN, Ternate: Pemerintah Kota Ternate diminta untuk menaikan target pendapatan daerah dalam KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2022. Pasalnya, Pemkot hanya menargetkan pendapatan di KUA PPAS Perubahan senilai Rp 979.478.921.078.

“Nilai ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan target jika dibandingkan dengan target pendapatan di APBD induk 2022,” ujar Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, Rabu (10/8/2022).

Menurutnya, target pendapatan pada APBD induk nilainya Rp 1.010.373.921.078. Jika dalam KUA PPAS Perubahan diproyeksikan senilai Rp.979.478.921.078, maka terjadi penurunan nilai terget sebesar 3,06 persen atau Rp 30.895.000.000. Hal ini terbaca pada isi pidato Wali Kota dalam pengantar KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2022 yang disampaikan ke DPRD pada 25 Juli lalu.

“Dalam membahas LPP APBD Pemkot Ternate tahun 2021 turut menghadirkan para pakar atau akademisi dan pada kesempatan itu juga dibahas tentang proyeksi pendapatan di Kota Ternate untuk tahun tahun berikut. Dengan melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi secara makro,” jelasnya.

Muhajirin bilang, para akademisi berpendapat bahwa sekalipun Pemerintah menggunakan indikator realisasi pendapatan di tahun 2020 dan 2021 yang mana saat itu masih dalam masa pandemi Covid-19, namun saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah mulai melakukan pemulihan ekonomi.

Artinya, objek objek atau potensi potensi pendapatan sudah mulai bertambah. Untuk itu, Muhajirin menyebut bahwa target pendapatan di KUA PPAS Perubahan tahun 2023 harusnya naik. Bukan malah turun.

"Kami akan minta untuk naikan (targetnya). Dari sembilan ratus miliar sekian itu harus naik. Terserah pilihannya menaikan target pendapatan pada objek pajak atau retribusi terserah, yang penting naik jangan turun. Kalau turun maka Pemkot kelihatan tidak optimis. Makanya DPRD dorong harus naik, nanti baru ada rasionalisasi pada R APBD Perubahan," ujar Muhajirin.

Untuk diketahui, DPRD saat ini sedang membahas KUA PPAS Perubahan tahun 2022 yang dibahas dalam KUA PPAS adalah berkaitan dengan pendapatan, balanja, serta program dan kegiatan daerah. Secara makro, KUA PPAS adalah masih bersifat umum yang nantinya akan menjadi dasar atau patokan berdasarkan realitas realisasi satu tahun terakhir dan dua tahun belakangan.

Realisasi pendapatan di tahun 2020 dan 2021, serta realisasi pendapatan dan belanja yang masih berlangsung (APBD induk 2022) akan menjadi indikator untuk KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar