Gubernur Maluku Utara Keluarkan Edaran dan Bentuk Satgas Antisipasi PMK

KBRN, Ternate : Mengantisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan dan menjaga wilayah Maluku Utara tetap menjadi daerah hijau atau aman dari penyakit PMK, Gubernur Maluku Utara membentuk Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Gugus tugas yang dibentuk tersebut dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 324/KPTS/MU/2022 tertanggal 6 Juni 2022 itu melibatkan Para Bupati dan Walikota serta lintas sektor terkait didalamnya.

Disamping itu sebelumnya Gubernur Maluku Utara telah mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor 440/1643/O tertanggal 30 Mei 2022 tentang Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di provinsi Maluku Utara yang ditunjukan kepada para Bupati dan Walikota di Maluku Utara.

Sub Koordinator Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Ternate drh. Wahyu Samurwat kepada rri.co.id Sabtu (2/7/2022) mengatakan, menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur juga Gugus Tugas pihaknya telah melakukan pengawasan ketat pada semua pintu masuk di wilayah Maluku Utara.

”Pengawasan ketat dilakukan untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap ancaman penularan dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Maluku Utara,” ungkap drh. Wahyu Samurwat.

Saat ini juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kata drh. Wahyu Samurwat, telah mengeluarkan keputusan nomor 47 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

Penetapan status darurat ini harus dilakukan penanganan darurat pada masa status keadaan tertentu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penanganan bencana.

Kepala daerah juga dapat menetapkan keadaan darurat PMK untuk percepatan penanganan PMK pada daerah masing-masing.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar