Waspada Wabah PMK, Pemprov Malut Siapkan Langkah Mitigasi

Rakor Kewasapadaan Wanah PMK di Maluku Utara.(Foto: Adi/RRI)
Suasana Rakor Kewaspadaan PMK.(Foto: Adi/RRI)

KBRN, Sofifi: Wabah penyakit mulut dan kutu atau PMK pada ternak sapi mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Tercatat, kejadian tersebut sudah terdeteksi di 16 provinsi.

Provinsi Maluku Utara (Malut) memang belum ditemukan wabah yang semakin mengganas ini, namun pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah mitigasi.

“Sampai saat ini kami terus memantau situasi di lapangan, dan belum ditemukan adanya wabah PMK ini,”ujar Kadis Pertanian Malut, Nurjannah Ali kepada RRI, Rabu (25/5/2022).

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara melalui bidang Peternakan dan kesehatan Hewan Dinas Pertanian telah melakukan berbagai aksi dan upaya tindak lanjut agar tidak terjadi wabah PMK.

Pihaknya pun menggelar rapat koordinasi Kewaspadaan Wabah Penyakit Mulut dan Kutu yang dihadiri oleh Dinas Pertanian 10 kabupaten/kota, serta Balai Karantina Ternate, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Malut, Sofifi, Rabu 25 Mei 2022.

Rakor tersebut dipimpin oleh Kadis Pertanian Malut, Nurjannah Ali dan menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada Masyarakat bahwa PMK Bukan Penyakit Zoonosis (aman di konsumsi)

2. Provinsi membuat Gugus tugas kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

3. Harus segera dibentuk Satgas PMK Provinsi dan Kabupaten Kota.

4. Segera sosialisasikan penyakit PMK bias dengan tatap langsung atau dengan spanduk “Mari Torang Jaga Maluku Utara Bebas PMK”

5. Setiap kab/kota Wajib memiliki dokter Hewan.

6. Lalulintas ternak antar kabupaten tetap berjalan seperti biasa.

7. Pemasukan hewan ruminansia besar/kecil dari luar provinsi Maluku Utara harus mendapatkan rekomendasi pemasukan dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

8. Pemasukan Daging Sapi Beku dari luar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

9. Pengawasan yang ketat terhadap lalulintas ternak ruminansia dipintu-pintu masuk oleh Balai Karantina Pertanian klas II Ternate.

10. Pelabuhan atau pintu masuk yang tidak ada petugas petugas agar membantu pelaksanaan pengawasan lalulintas oleh petugas kepolisian.

11. Kepolisian memeriksa dokumen lalu lintas termasuk SKKH dan Rekomendasi pemasukan/pengeluaran.

12. Setiap hewan qurban harus diperiksa oleh dokter hewan dan mendapatkan surat kesehatan hewan .

“Kami berharap, komitmen ini dapat dijalankan dengan maksimal oleh semua pemangku kepentingan dan dukungan dari masyarakat,”imbuhnya (*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar