Sekprov Malut Dorong UMKM Jadi Vendor Pengadaan Barang dan Jasa Pemda

Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Drs. Samsuddin A Kadir.(Foto: Yud/RRI)

KBRN, Sofifi: Kesempatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbuka lebar untuk menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (Pemda).

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut), Drs. Samsuddin A Kadir menyatakan pihaknya mendorong agar UMKM mendaftar e-katalog lokal.

E-Katalog adalah sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memuat informasi usaha, harga, dan informasi lainnya terkait penyedia barang/jasa.

“Dengan masuk di e-katalog maka pemerintah daerah akan dengan mudah melakukan pengadaan barang dari UMKM,”ujar Samsuddin ketika dihubungi rri.co.id, saat mengikuti acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta, Selasa (25/5/2022).

Sekprov bilang, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada acara tersebut, pihaknya berkomitmen terus berupaya mengembangkan UMKM.

Bahkan, pemerintah daerah melalui Sekprov sendiri sudah melakukan penandatangan kontrak perdana dengan UMKM yang bergerak di sektor makanan pada awal tahun kemarin. 

“Saya imbau pelaku UMKM masuk e-katalog, kemarin yang makanan sudah ada yang masuk,”imbuhnya 

Alur Alur Pendaftaran E-Katalog

  1. Pendaftaran Pada SPSE
  • Pendaftaran melalui aplikasi SPSE. Pilih SPSE kota terdekat, cek informasi melalui inaproc.id.
  • Mendaftarkan email.
  • Menerima email konfirmasi pendaftaran.
  • Melakukan konfirmasi email pendaftaran.
  • Mengisi form pendaftaran.
  • Melakukan verifikasi berkas pendaftaran di LPSE.
  • Aktivasi user id dan kata sandi oleh verifikator LPSE.
  • Login aplikasi SPSE menggunakan user id dan kata sandi.
  • Melengkapi data penyedia pada aplikasi SIKAP.
  1. Memenuhi kelengkapan kualifikasi pada SIKAP. SIKAP bertugas mengelola data kualifikasi pelaku usaha  dan riwayat kinerja penyedia barang atau jasa.
  2. Pendaftaran jenis produk, mendaftarkan jenis produk yang diumumkan sesuai kategori (login melalui e-katalog.lkpp.go.id).
  3. Proses verifikasi Setelah verifikasi dan proses administrasi selesai, dilanjut verifikasi harga dengan mengisi form pernyataan harga, penetapan verifikasi dan perikatan dan penayangan.
  4. e-Purchasing, pelaku usaha atau UMKM telah ditetapkan sebagai penyedia barang atau jasa dalam e-katalog dan sudah dapat melakukan transaksi. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar