Belum Terima SK Pj Bupati Morotai, Berikut Penjelasan Pemprov Malut

Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Setda Malut, Rahwan K Suamba.(Foto: Yudi/RRI)

KBRN, Sofifi: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan penjabat atau Pj Bupati sejumlah kabupaten di Indonesia menggantikan kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya.

Di Maluku Utara, terdapat dua kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022, yakni Bupati Pulau Morotai Benny Laos-Asrul Padoma berakhir pada 22 Mei 2022 dan Edi Langkara-Abd. Rahim Odeyani di akhir tahun ini.

Meski begitu, Pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut) hingga saat ini belum menerima SK Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian tentang penetapan Pj Bupati Pulau Morotai.

”Kami belum dapat perkembangan informasi dari Jakarta (Kemendagri) terkait Pj Bupati Morotai, kemungkinan besok di hari kerja,”ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Setda Malut, Rahwan K Suamba ketika dikonfirmasi RRI, Minggu (22/5/2022).

Rahwan mengaku, jika sudah ada perintah dari Kemendagri maka pihaknya akan melakukan persiapan pelantikan.

”Kami sifatnya menunggu saja keputusan dari Kemendagri untuk dieksekusi,”jelas Juru Bicara Pemprov Malut ini

Sebagaimana diketahui, Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba telah mengusulkan tiga nama pejabat eselon II Pemprov Malut untuk mengisi Pj. Bupati Morotai.

Ketiga nama tersebut yakni Kadis Kehutanan Sukur Lila, Kadis PMD Samsudin Banyo, dan Kepala BPKAD Ahmad Purbaja.

Namun, belakangan terendus kabar bahwa nama Sekeretaris Daerah Pulau Morotai, M. Umar Ali juga masuk dalam bursa Pj Bupati Morotai, padahal namanya tidak diusulkan oleh Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. (*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar