Kekerasan Perempuan dan Anak Capai 110 Kasus di 2022, Sekprov Malut: Harus Bersinergi

Ilustrasi kekerasan perempuan dan anak.(Foto: Kompas.com)
Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Drs. Samsuddin A Kadir. (Foto: Adi/RRI)

KBRN, Sofifi: Angka kasus kekerasan Perempuan dan Anak (PA) di Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan dua tahun terakhir. 

Bahkan, memasuki pertengahan tahun 2022 ini sudah ada 110 kasus yang tercatat di data Sistem Informasi Onlien Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).

Melansir data tersebut, sebaran kasus di Malut hampir semua kabupaten/kota, yakni Halteng 1 kasus, Halbar 17 kasus, Haltim 1 kasus, Halsel 18 kasus, Halut 15 kasus, Kepulauan Sula 18 kasus, Ternate 23 kasus, Tidore 15 kasus, Taliabu 2 kasus, sementara Morotai 0 kasus.

Jika dilihat dari jenis kasus, kekerasan seksual masih mendominasi dengan angka 59 kasus, kekerasan fisik 31 kasus, kekerasan psikis 22 kasus, dan penelantaran 1 kasus. 

Berdasarkan data Simfoni juga, angka kekerasan di Malut pada tahun 2019 sebanyak 128 kasus (perempuan 48 kasus anak 72 kasus), 2020 sebanyak 148 kasus (perempuan 60 anak 81), serta di 2021 sebanyak 293 kasus ( perempuan 115 anak 166).

Kadis Pemberyaan Perempuan dan Perlindungan (DPPPA), Provinsi Maluku Utara, Musrifah Alhadar ketika dikonfirmasi juga membentarkan hal tersebut.

“Ia berdasarkan data yang diinput ke Simfoni jumlahnya sudah 110 kasus di Mei 2022,”ujar Musrifah kepada via pesan WhatsApp, Sabtu (21/5/2022).

Sementara, Sekretaris Daerah Drs. Samsuddin A Kadir sangat prihatin dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara (Malut). 

Orang nomor tiga di Pemprov Malut ini menilai kasus kekerasan ini bagai fenomena gunung es, artinya yang belum muncul di permukaan pasti jauh lebih banyak.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar sinergitas stakeholder terus ditingkatkan dalam memberantas kejahatan kekerasan perempuan dan anak.

“Ada banyak faktor yang kita perlu basmi dan itu harus bersinergi dengan semua sektor,”ujar Samsuddin

Menurutnya, kekerasan bisa terjadi katena beberapa faktor diantaranya karena faktor ekonomi, faktor minuman keras, dan lingkungan.

Oleh karena itu kata dia, untuk mengantisipasinya harus melihatkan banyak pihak termasuk yang utama adalah aparat penegak hukum.

“Nah jadi kita berharap bahwa semua instansi bersinergi untuk bisa mengantisipasi itu, tidak bisa kita hanya berjalan dari satu sektor,” imbuhnya 

Kemudian, yang menjadi perhatian juga adalah mendorong perekonomian masyarakat. Sekprov optimis jika ekonomi masyarakat meningkat akan mampu menekan angka kasus kekerasan.

“Jadi pemerintah daerah kita juga harus melihat satu hal itu tidak dari satu sisi, tapi kita harus melihat dari semua aspek,”imbuhnya   

Mantan Pj Bupati Pulau Morotai ini menghimbau kepada seluruh warganya agar berperan aktif dalam mencegah kekerasan perempuan dan anak.

“Mari kita bergandeng tangan mencegah kekerasan dalam bentuk apapun, terutama di dalam lingkungan keluarga,”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar