Untuk Dapat Dana DAK KemenPPPA, Pemda di Malut Harus Penuhi Hal Ini

KBRN, TERNATE: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pelayanan perlindungan perempuan sebesar Rp 120 miliar untuk 34 Provinsi di Indonesia.

Menurut Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) untuk mendapatkan DAK non fisik, salah satu indikator utamanya adalah laporan kekerasan dari daerah tersebut.        

Pihaknya melihat sejauh mana daerah menginput data laporan ke Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selain daerah tersebut mendapatkan  penghargaan kabupaten kota layak anak demikian juga penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia (API).

“Tetapi yang menjadi penting inti utamanya adalah laporan. makanya tadi kami sudah sampaikan dengan ibu kadis bahwa untuk melaporkan kasus kekerasan ini kepada kami,”ujar Menteri Bintang kepada awak media saat Kunker ke Tidore, Kamis (19/5/2022).      

Ia menuturkan, KemenPPPA menggelontorkan anggaran DAK non fisik sebesar 120 miliar di 34 provinsi dan 216 Kabupaten itu bervariasi atau setiap daerah besarannya berbeda-beda.

Sementara untuk Maluku Utara, berdasarkan data alokasi transfer ke daerah 2022 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, terdapat tiga daerah yang mendapat dana tersebut.

Pemprov Malut sendiri mendapat anggaran sebesar Rp 301.800.000, Halmahera Barat Rp 601.800.000, dan Halmahera Selatan sebesar Rp 451.800.000.

Bintang menyatakan, apa yang disampaikan oleh kepala daerah di Malut akan menjadi catatan mereka, bahkan pihaknya akan mengawal hal tersebut. Termasuk untuk daerah yang kesulitan akses internet dianjurkan untuk melaporkan kasus secara manual. 

“Apalagi kalau daerah kepulauan itu akan menjadi catatan penting setelah kami turun mungkin itu bisa kita evaluasi sulitnya daerah,”jelasnya 

Ia mengaku, jika melihat daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) pendampingan sosial psikolog sangat terbatas. Maka, ini akan sangat penting untuk menjadi perhatian KemenPPPA,  dengan catatan tidak hanya mengandalkan laporan yang terinput ke Simponi PPA, tetapi daerah kepulauan catatannya bisa melaporkan secara manual.                  

“Itulah tujuannya kita turun, karena DAK ini kan baru. Untuk itu, setiap tahun ini harus dievaluasikan perkembangannya dengan melihat kondisi di lapangan,”imbuhnya           

Sebelumnya, Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim di hadapan Menteri Bintang meminta dukungan anggaran, sehingga program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang baru saja diluncurkan dapat berjalan sesuai rencana.

“Kami tetep melakukan pengawasan terhadap anak-anak juga. Jadi, harapan kami kedatangan ibu Menteri disini ada dukungan dana,”ungkap Wali Kota Tidore dua periode ini.(*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar