Kunker ke Tidore, Menteri PPPA RI: Perempuan dan Anak Merupakan SDM yang Harus Dilindungi

Menteri PPPA Bintang Puspayoga didampingi Wagub Yasin Ali dan Kadis PPPA Musrifah Alhadar hendak meninjau lokasi IKM di pantai Tugulufa Tidore.(Foto: Adi/RRI)

KBRN, Tidore: Kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Kota Tidore Kepulauan, Kamis (19/5/2022), mendapat sambutan hangat dari pemerintah daerah setempat.

Dalam lawatannya ke Maluku Utara, Menteri Bintang Puspayoga memiliki sejumlah agenda penting dan didampingi Deputi Pemenuhan Hak Anak Agustina Erni, Staf Ahli Kelembagaan Rini Handayani, dan sejumlah pejabat eselon III lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa, komitmen UUD 1945, sudah sepatutnya setiap sektor mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan dan inklusivitas. 

Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. 

Ia menyebutkan, berbagai sumber menunjukkan tingginya tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta tingkat kualitas anak berbanding lurus dengan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

“Kami sampaikan perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting yang harus kita lindungi dan berdayakan,”ujar Bintang saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran DRPPA di pantai Tugulufa, Tidore. 

Bintang menyebut, populasi penduduk Indonesia, perempuan mengisi 49,48 persen, demikian juga anak-anak mengisi 30,1 persen. Jumlah tersebut kata Bintang, tidak akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang berada di daerah.

Oleh karena itu, menurutnya akan menjadi penting perhatian pemerintah untuk memberikan atensi yang serius kepada perempuan dan anak. 

Menteri PPPA mengatakan, perempuan sebagai tiang negara dan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka, akan menjadi penting pemenuhan hak anak, perlindungan anak untuk bergerak bersama.

“Karena itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat saja, sinergi, kolaborasi lintas stakeholder itu akan menjadi penting,”imbuhnya 

Sementara itu, Wagub M Al Yasin Ali memaparkan, berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat 1.145 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Kemudian, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Maluku Utara 1.305.893 jiwa. Dari jumlah tersebut, populasi perempuan sebanyak 638.557 jiwa, sementara populasi perempuan dan anak mencapai 65,2 persen.

“Dengan jumlah yang besar tersebut, akan menjadi modal yang besar dalam pencapaian kebijakan program dan kegiatan, termasuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,”katanya 

Wagub menegaskan, pemerintah desa/kelurahan merupakan kunci utama dalam menyiapkan SDM masa depan yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.

“Ini berarti selama hampir 25 tahun ini pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan dan abak di desa,”pungkasnya 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kunjungan kerja Menteri PPPA di Kota Tidore Kepulauan dengan agenda peluncuran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Dialog Interaktif " Menggapai Bintang Wujudkan Impian Anak Pulau".

Kemudian, Pembacaan Ikrar Komitmen Bersama DRPPA Oleh Kepala Desa, Penandatanganan Ikrar Komitmen, Penandatanganan Prasasti Pulau Maitara Bebas Pornografi Anak, dan Pengukuhan Satgas PATBM, Aktivis PUSPAGA, dan PISA Kota Tidore Kepulauan.(*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar