Pemprov Malut Tingkatkan Kapasitas Aparatur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD

Suasana Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.(Foto: Panitia/RRI)
Pose bersama Sekprov Makut dan Kepala BPKAD Malut dan narasumber.(Foto: Panitia/RRI)

KBRN, SOFIFI: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin A Kadir secara resmi membuka Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Hotel Planet Holiday Batam, Kepulauan Riau, Minggu (15/5/2022) malam. 

Bimtek yang dilaksanakan selama 4 hari ini dihadiri oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni, dan Kepala BPKAD Ahmad Purbaja, serta para peserta.

Dalam Arahnya, Samsuddin menyampaikan bahwa Pasal 1 UU 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyebutkan, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Demi mencapai tujuan negara tersebut, kata Samsuddin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

Satu data Indonesia adalah policy tata kelola data untuk menyisir data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipermudah serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi Pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan data standar, Meta data interoperabilitas data dan kode referensi dan data induk 

Mantan Pj Bupati Pulau Morotai ini menjelaskan, SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

“Agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan atau berkelanjutan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipermudah dan diakses oleh instansi pusat dan daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,”jelasnya 

Namun, kata Sekprov, beberapa permasalahan terkait dengan SIPD yang dihadapi selama implementasi antara lain belum sinkronnya SIPD dengan sistem informasi lainnya dengan pusat maupun daerah, kurang tersedianya data yang real time, adanya perbedaan pemahaman unit dan sub unit organisasi dalam SIPD, sehingga mengalami masalah dalam rencana anggaran kas (RAK) dan validasi DPA, juga Penatausahaan yang berkaitan dengan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, masih saja.

Untuk mendorong pengelolaan data yang valid dan akuntabel oleh para Aparatur Sipil Negara sebagai garda depan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah, maka kegiatan Bimtek dengan tema: “Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah” memiliki nilai urgensi dan praktis bagi peningkatan kompetensi aparatur pengelola data dan informasi.

“Keseluruhan konsep data, satu data, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan dibahas dan diuraikan secara substantif dan sistematis dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya,”imbuhnya (*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar