104 Perusahan Penunggak Iuran IUP Senilai Rp39 Miliar Diserahkan ke Kejati Malut

Kadis ESDM Malut, Hasyim Deng Barang saat Dialog di Pro1 RRI Ternate (Dok: RRI)

KBRN, Ternate: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melayangkan surat permohonan bantuan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. 

Surat dengan nomor 540/006/DESDM tertanggal 6 januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas (Kadis) ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang tersebut dengan maksud agar Kejati Malut dapat melakukan penagihan kepada para pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Malut yang masih menunggak iuran tetap dan iuran produksi hingga saat ini.

Kadis ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang saat dikonfrimasi RRI, Rabu (26/1/2022) menyatakan, surat permohonan bantuan untuk melakukan penagihan tunggakan kepada pemegang IUP di malut ini merupakan surat ke dua kalinya ke Kejati Malut.

“Ini surat permohonan kita yang ke dua kalinya, suratpertama itu kita berikan pada tahun 2020 kemarin,” ungkapnya.

Daftar Pemegang IUP Penunggak Iuran Tetap dan Iuran Produksi (Dok: Istimewa)

Hasyim bilang, permohonan bantuan ke Kejati Malut yang disampaikan tersebut, mengacu pada UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2002 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan peraturan pemerintah nomor81 tahun 2019 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM.

Hasyim juga menegaskan, untuk wilayah Malut terdapat 104 pemegang IUP yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran tetap dan iuran produksi dengan total Rp39.440.148.546 miliar. 

"Kemarin ada total kurang lebih Rp45 miliar untuk total tunggakan, tapi di tahun 2021 sudah mulai berkurang dan yang tersisa senilai Rp39,4 miliar lebih,” jelasnya.

Menurutnya, setiap perusahan uamh sudah pernah mendapatkan IUP daripemerintah baik yang masih aktif dan atau tidak aktif tetap memuliki kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi.

"Biar sudah tidak aktif tetap harus membayar tunggakan karena sudah pernah diterbitkan IUP dan kalaupun tidak aktif harusnya di hapus sehingga bisa dinyatakan nihil,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar