Deklarasi Kinerja di LPKA dan Bapas Ternate, Kadivpas: Jangan Coreng Nama Institusi

Kepala LPKA Kelas II Ternate, Jauadikusuma saat Menandatangani Deklarasi Kinerja (Dok: RRI)

KBRN, Ternate: Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut), teguh Wibowo menekankan kepada seluruh insan di Lembaga pemasyarakatan khsusunya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ternate untuk bekerja sesuai degan aturan atau Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

“Saya tekankan untuk jajaran di Malut, agar jangan ada pegawai-pegawai yang menyumbang hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan SOP yang ditetapkan,” ungkap Kadivpas Malut, Teguh Wibowo dalam deklarasi janji kinerja serta penandatanganan komitmen bersama tahun 2022 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Ternate dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kalas II Ternate, Rabu (26/1/2022).

Teguh menekankan, hal bertentangan yang tidak boleh dilanggar tersebut diantaranya tidak boleh mengkonsumsi atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran narkoba, penyelundupan handphone di dalam Lapas, penipuan maupun perbuatan tercela lain yang dapat mencoreng nama institusi secara keseluruhan.

“Kalau kita sudah melakukan penandatanganan integritas kinerja, kita kedepan harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Kadivpas Malut, Teguh Wibowo (tengah), Kepala LPKA Kelas II Ternate  (kanan) dan Kabapas Kelas II Ternate (kiri)

Dirinya juga menegaskan tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas kepada semua petugas yang melakukan hal yang bertentangan dengan aturan terutama yang mencoreng nama institusi terutama Divisi Pemasyarakatan.

“Masih banyak orang yang mau menjadi petugas pemasyarakatan, kan bisa dilihat sendiri, yang lamar itu ada ribuan sementara yang diambil hanya 136 saja, makanya apa yang sudah didapat tolong dipertahankan dengan baik dan jangan disiasiakan,”ujarnya.

Penandatanganan ini dirinya menginginkan agar tidak hanya menjadi acara seremonial yang biasa dilakukan tanpa dijalankan oleh jajaran baik pimpinan maupun petugas dilapangkan.

“Kalau sudah tandatangani deklarasi ini, cara berpikir kita juga harus berubah dari yang belum baik supaya menjadi lebih baik,” akunya lagi.

Dirinya juga minta untuk Kepala LPKA maupun Bapas di Kota Ternate juga harus bisa membangun komunikasi aktif dengan seluruh petugas sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena adanya miskomunikasi antara bawahan dengan atasan.

“Bangun komunikasi yang baik, jika ada hal yang salah sampaikan secara baik dan bijak kepada atasan, bukan malah disampaikan di forum yang terkesan menyerang pimpinan,” akunya.

Sementara itu, Kepala LPKA Ternate Jayadikusumah kepada RRI mengatakan, pelaksanaan deklarasi kinerja ini merupakan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan sebelumnya baik di tingkat Kementerian yang dipimpin langsung oleh Menkumham untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

“Untuk menuju WBK dan WBBM, tentunya kita akan lakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak ada lagi pungutan liar (pungli),” katanya.

Disentil terkait dengan penekanan Kadivpas, Kepala LPKA menyatakan, selama menjabat di LPKA kelas II Ternate, pihaknya selalu menekankan seluruh pegawai maupun prtugas untuk kelas akan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

“Kalau untuk disiplin dan lainnya, tentunya pasti diawali dari saya selaku pimpinan dan pejabat internal, supaya bisa menjadi contoh yang baik kepada mereka, dan alhamdulillah selama ini di LPKA Ternate masih terbilang aman,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar