FOKUS: #VAKSIN COVID

Penuhi Hak Anak, DP3A Malut Minta Periksa Kondisi Anak Sebelum Divaksin

Kadis DPPPA Provinsi Malut, Musyrifah Alhadar (Dok: RRI)

KBRN, Ternate: Rencana pemberian vaksin covid-19 dosis pertama kepada anak usia 6-11 tahun di Maluku Utara (Malut) yang akan di luncurkan pada, Senin (24/1/2022) besok oleh Kepolisian Daerah (Polda) Malut, mendapat dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Malut.

Kepala Dinas DP3A Malut, Musyrifah Alhadar  saat dikonfrimasi RRI usai dialog dinamika Malut di studio RRI Pro 1 Ternate, Kamis (20/1/2022) mengatakan, vaksin ini merupakan program pemerintah yang tentunya sudah dipikirkan secara matang terutama terkait dengan kondisi masyarakat terutama anak di masa mendatang.

“Ini program pemerintah, makanya kita dari DP3A tentunya akan tetap meukung sehingga apa yang menjadi program pemerintah di Malut bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan,” ungkapnya.

Meski mendukung terkait pemberian vaksin kepada anak dengan usia 6–11 tahun di Malut, namun dirinya meminta khususnya kepada petugas kesehatan untuk bisa mengecek secara pasti kondisi anak sebelum diberikan dosis vaksin.

“Harus diperhatikan betul, kalau dokternya menyampaikan bahwa kondisi anak tidak bisa menerima vaksin maka jangan diberikan, dan kalau diijinkan baru boleh diberikan,” jelasnya.

Baca juga: Pekan Depan, Polda Malut Launching Vaksin Anak Usia 6-11 Tahun

Menurutnya, rencana pemberian vaksin kepada anak yang akan dimulai Senin besok, sampai saat ini pihaknya belum mendapat keluhan dari sejumlah masyarakat terutama kalangan orang tua di Malut.

“Sampai saat ini keluhan-keluhan orang tua soal vaksin anak saya belum terima laporan, meski sudah ada 3 Kabupaten di Malut yang sudah terlebih dulu melakukan vaksin kepada anak” tuturnya.

Kepada DP3A Kabupaten dan Kota di Malut dirinya minta untuk tetap mendukung program pemberian vaksin anak karena ini merupakan langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya penularan covid-19 di Indonesia termasuk di Malut.

“Dukungan itu harus tetap, tapi juga harus melakukan pemantauan dan menampung sejumlah keluhan dari orang tua dan jika ada hal-hal mendesak agar cepat melakukan koordinasi sehingga tidak menjadi masalah serius,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar