Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemenkumham Malut Gelar Deklarasi Janji Kinerja

KBRN, Ternate: Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Perwakilan Maluku Utara (Malut), Selasa (18/1/2022) menggelar deklarasi janji kinerja dan penandatanganan perjanjian kinerja sekaligus penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022.

Deklarasi yang dihadiri gubernur Abdul Ghani Kasuba, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Malut, Sofyan Ali dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Malut serta jajaran Imigrasi dan UPT Laspas dan Rutan di wilayah Malut tersebut, berlangsung di Sahid Bella Hotel Ternate secara langsung dan daring.

Gubernur Abdul Ghani Kasuba mengatakan, atas nama pemerintah provinsi, dirinya memberi apresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham dan jajaran yang selalu mengedepankan komitmen kinerja sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selalu berjalan sesuai dengan harapan dan impian.

“Deklarasi ini harus benar-benar mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Malut, Sofyan Ali menyatakan, di tahun 2021, Kemenkumham Malut sudah banyak melakukan pelayanan dengan menerapkan inovasi-inovasi yang dilakukan.

“Saya sempat mendampingi istri untuk mengurus paspor di Imigrasi sekaligus memantau proses pelayanan, tapi semuanya berjalan dengan baik dalam waktu kurang dari 1 jam,” ungkapnya.

Pelayanan yang berikan lanjut Sofyan, ada tau tidak predikat WBBM, pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan karena itulah yang membuat negara benar-benar hadir di tengah masyarakat.

“Pelayanan itu adalah bagian terkecil dari proses pelayanan yang artinya adalah bagaimana kita lakukan pelayanan terbaik dan bukan karena mau dinilai dan dihargai tetapi sebagai bentuk dari pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan dalam laporannya menyatakan, kinerja Kemenkumham Malut tentunya terus mendapat dukungan dari instansi terkait mulai dari Ombudsman, Kejaksaan hingga Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Malut.

Dengan kerjasama yang dilakukan ini menurut Kanwil, prestasi yang diraih di antaranya, yakni terbaik pertama dalam pendaftaran kekayaan intelektual komunal terbanyak di seluruh Indonesia selama periode tahun 2020 dan 2021.

“Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan, akan terus berjalan tak lekang oleh waktu, dan menjadi pendorong bagi Kemenkumham Malut untuk bergerak lebih progresif lagi dalam berkinerja,” akunya.

Pembangunan zona integritas menurut Adnan, merupakan bagian dari pelaksanaan target kinerja yang sejatinya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dan peningkatan integritas Kementerian Hukum dan HAM. 

“Jika pada tahun 2021 kita belum dapat meraih predikat WBK, bukan berarti menyurutkan semangat kita dalam membangun zona integritas. Hal itu justru menjadi pemicu dan motivasi bagi kita bersama untuk dapat menjadi lebih baik lagi di tahun 2022 ini, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Untuk itu dirinya menyampaikan bahwa deklarasi dan penandatanganan ini, tidak sekadar membubuhkan tanda tangan pada kertas digital dan bukan hanya pelaksanaan seremonial. 

“Lebih dari itu, deklarasi dan penandatanganan ini merupakan momen sakral mengikrarkan janji dan komitmen bersama para pimpinan dan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, senantiasa menghasilkan kinerja, serta membantu pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar