KSOP Ternate Akan Awasi Angkutan Barang Curah Padat dan Berbahaya di Pelabuhan

(Dok. Istimewa)

KBRN, Ternate: Guna mengantisipasi kesalahan penanganan muatan dengan bahan berbahaya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan lakukan supervisi standar operasional prosedur penanganan, pengangkutan barang curah padat, dan barang berbahaya di pelabuhan.

Berkaitan dengan itu, Ditjen Perhubungan Laut menyosialisasikan Peraturan Menteri (PM) Nomor 6 tahun 2021 dan PM 16/2021 tentang penanganan dan pengangkutan bahan curah padat dan barang berbahaya kepada petugas lapangan, pelaku pertambangan, dan sejumlah stakeholder di Maluku Utara.

Penanganan muatan curah padat dan barang berbahaya dimaksud seperti nikel dan biji besi produksi pertambangan, kopra dari komoditas pertanian, gas elpiji, serta barang berbahaya lainnya.

"Barang-barang tersebut sebelum dimuat  biasanya ada penumpukan di pelabuhan, tugas Syahbandar nanti mengawasi apakah kemasannya sudah sesuai atau tidak (sesuai PM 6/2021 dan PM 16/2021)," ungkap Kasubdit Tertib Berlayar Ditjen KPLP, Capt. Dedtri Anwar kepada RRI di Hotel Boulevard, Kamis, (9/12/2021).

Lanjut dia, peraturan ini mulai berlaku pada tahun 2022 nanti, namun untuk menyamakan persepsi antara petugas lapangan dan stakeholder terkait, peraturan menteri  ini penting disampaikan sebelum regulasinya resmi diberlakukan.

 'Peranan kita untuk menjaga keselamatan dan keamanan kapal dan awak kapalnya. Jadi menjamin barang itu sudah dikemas dengan benar, kalau itu barang berbahaya, maupun barang curah padat, apakah sudah dikemas dengan benar dan barang yang dimuat tersebut apakah sudah melalui uji laboratorium," ujarnya.

Kepala KSOP Kelas II Ternate, Agustinus mengatakan, kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait tata cara dan langkah-langkah penanganan muatan curah padat dan barang berbahaya, sesuai ketentuan yang tertuang dalam peraturan menteri.

"Dua PM ini memang masih baru, tetapi ini menjadi pedoman, khususnya para petugas Syahbandar yang mengawasi wilayah pelabuhan di area pertambangan di Halmahera," ujarnya.

Agustinus menambahkan, peraturan ini juga bagian dari konvensi International Maritime Organization (IMO) yang merupakan badan khusus PBB yang bertanggungjawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal.

“Indonesia masuk dalam keanggotaan IMO, jadi harus menerapkan ini (PM 6/2021 dan PM 16/2021),” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar