Serahkan DIPA dan TKDD 2022, Wagub Malut: Gunakan Dana Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyampaikan laporan dalam acara Penyerahan DIPA K/L dan TKDD TA. 2022. (Istimewa)

KBRN, Ternate: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja lingkup Provinsi Maluku Utara di Sahid Bela Hotel, Ternate, Rabu (8/12/2021).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara hybrid yang juga disaksikan Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba lewat virtual tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Al Yasin Ali didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya secara simbolis menyerahkan DIPA K/L dan TKDD TA 2022 diserahkan kepada kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota serta satker lingkup Provinsi Maluku Utara.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para kepala daerah dan KPA satker kementerian/lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wagub Al Yasin Ali dalam kesempatan itu mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara salah satunya disebabkan oleh belanja pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara.

“Pertumbuhan Maluku Utara tersebut salah satunya disumbang oleh adanya belanja pemerintah yang cukup besar di Provinsi Maluku Utara, baik dalam alokasi anggaran kepada satker maupun alokasi dana transfer dan dana desa ke daerah,” ungkap Yasin.

(Istimewa)

Menurutnya, APBN 2022 masih menjadi instrumen penting dalam menghadapi dan menyiapkan Indonesia menghadapi ketidakpastian.

“Kondisi perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan masih menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketidakpastian yang tinggi. Sehingga, APBN tahun 2022 dirancang agar dapat responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada,” ucap Wagub di hadapan para Bupati/Walikota, para pimpinan forkopimda dan KPA lingkup Provinsi Maluku Utara.

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya pada kesempatan yang sama menyampaikan dalam laporannya bahwa keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 adalah sebesar Rp2.714,2 triliun. “Dari nilai tersebut, Provinsi Maluku Utara di tahun 2022 mendapat alokasi sebesar Rp14,68 triliun atau naik 1,85 persen dari alokasi anggaran tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk DIPA K/L sebesar Rp4,41 triliun (yang terdapat pada 325 satker kementerian/lembaga) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp10,27 triliun,” jelasnya.

Lanjut Bayu, alokasi yang terdapat pada DIPA K/L TA 2022 di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp4,41 triliun berdasarkan jenis belanjanya terbagi untuk belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun, belanja barang sebesar Rp1,55 triliun, belanja modal Rp1,09 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp8,26 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, serta instansi lainnya akan ditingkatkan.

Sementara itu, untuk TKDD yang totalnya mencapai Rp10,27 triliun atau naik 6,27 persen dari tahun sebelumnya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,91 triliun (naik 1,64 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp686,06 milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,8 triliun (naik 26,07 persen), Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp50,25 miliyar dan Dana Desa sebesar Rp821,11 milyar (naik 0,81 persen).

Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah.Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Bayu Andy Prasetya dalam laporannya juga menyinggung terkait pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Maluku Utara.

“Di Maluku Utara, penyaluran KUR telah mencapai Rp.730,91 milar kepada 417.911 debitur. Sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp. 8,12 miliar untuk 1.942 debitur. Kanwil DJPb terus melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran KUR dan UMi sebagai salah satu output dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE),” ungkapnya.

Terhadap DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diserahkan, Wagub berpesan agar segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik.

“Kepada KPA satker, agar terus jalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, KPPN Ternate, dan KPPN Tobelo untuk pelaksanaan anggaraan TA 2022. Kepada para pimpinan daerah, agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pesan Wagub Al Yasin Ali.

Kegiatan tersebut juga terdapat sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada satker K/L dan pemda pada beberapa kategori yang diterima langsung oleh kasatker maupun pimpinan daerah yang hadir. (DB)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar