Rakor APIP dan APH, Kajati Malut: Kepala Daerah Jangan Intervensi APIP

Rapat Koordinasi APIP-APH di Maluku Utara (Dok: RRI)

KBRN, Ternate: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara (Malut), Dade Ruskandar minta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi untuk lebih memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Polda Malut. 

Hal ini dilakukan agar penyelidikan dan penyidikan sebuah perkara terutama dugaan tindak pidana korupsi tidak berjalan bersama antara Kejaksaan dan Polda serta APIP itu sendiri.

“Kita saling koordinasi dan itu sudah kita lakukan, apabila Kepolisian telah melakukan pemeriksaan lebih awal saya akan stop dan tidak akan lagi melakukan pemeriksaan, begitu-pun sebalinya,” ungkap Kajati Malut, Dade Ruskandar dalam rapat koordinasi taknis APIP-APH Malut 2021 yang berlangsung di Ball Room, Sahid Bella Ternate, Rabu (1/12/2021).

Dade juga minta, inspektorat Malut agar lebih terbuka, artinya bahwa jika ada pemeriksaan-pemeriksaan adabaikanya dikoordinasikan.

“Waktu KPK kemarin ada penyampaian dari Inspektur terkait dengan aplikasi yang terintegrasi, hanya pertanyaannya aplikasi ini terintegrasi dengan siapa, kalau kaitannya sinergitas APIP dan APH,tentunya kita harus saling teritegrasikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat, karena kalau saya, saya jamin, jika bapak lagi melakukan pemeriksaan kasus apapun asal diberitahukan saya akan stop,” ujar Dade.

“Sekarang yang terjadi itu, bapak periksa, kami juga periksadan kita beda preseprsi, makanya kita harus diberitahukan,” tambahnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Dade Ruskandar (Dok: RRI)

Dade dalam kesempatan tersebut juga minta semua kepala daerah baik gubernur maupun Bupati dan Wali Kota agar memberikan kewenangan penuh kepada APIP sesuai dengan amanat undang-undang dan jangan ada tekanan-tekanan.

“Jangan ada tekanan-tekanan kepentingan, berikan kewenagan penuh dan hasilnya akan dilaporkan, kare ajika sejak awal dialkukan pemeriksaan banyak bisikan dari kiri dan kanan terus terang APIP tidak akan bisa efektif,”akunya.

Kejaksaan menurut Kajati, akan tetap menindaklanjut setiap laporan yang masuk sekecil apapun, sampai menemukan titik terang baik baik terbukti atupun tidak.

“Pastinya kita dan polisi, kalau terbukti maka kasus itu akan kita lanjutkan, dan kaupun tidak terbukti maka kasus itu akan kita hentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut, Samsuddin Abdul Kadir mengatakan, rapat koordinasi APH dan APIP yang dilakukan ini untuk menyamakan presepsi dalam menangani sebuah laporan terutama laporan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan daerah.

“Upaya pencegahan korupsi sudah seharusnya kita lakukan dengan baik dan langkah ini untuk mempercepat proses jika ada laporan yang masuk,” akunya.

Sekprov menampik adanya infromasi tekanan kepala daerah kepada APIP dalam menangani sebuah laporan.

“Saya kira kepala daerah berkomitmen juga, maksunya jangan periksa dia itu, kan itu tidak ada dan tidak pernah terjadi,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar