Larangan Mudik, Kanwil Kemenkumham Malut “Warning” Pagawai Cuti Natal dan Tahun Baru

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, M. Adnan (Dok: RRI)

KBRN, Ternate: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly telah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum Ham baik di tingkat pusat hingga daerah terkait dengan larangan cuti maupun mudik jelang perayaan natal dan pergantian tahun 2021.

Larangan tersebut tertuang dalam edaran Nomor SEK-29.ot.02.02 tahun 2021 tentang perpanjangan keenambelas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah luar Jawa Bali tertanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, M. Adnan saat dikonfrimasi RRI, Selasa (30/11/2021) menyatakan, edaran cuti dan mudik lebaran dari Menkumham selama natal dan tahun baru sudah diterima Kanwil Kemenkumham Malut.

“Surat dari Menkumham yang diedarkan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham sudah kami terima,” ungkapnya.

Larangan dari pusat tersebut menurutnya, semata untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia termasuk di Malut dalam menghadapi perayaan natal dan tahun baru.

“Edara ini intinya tidak diperkenankan seluruh pegawai baik di kantor wilayah hingga di UPT Lapas dan Rutan maupun Imigrasi agar tidak diberikan cuti,” tegasnya.

Meski begitu Adnan mengaku, dalam edaran yang dikeluarkan tersebut masih tercantum pengecualian terutama kepada mereka yang memang punya kepentingan mendesak seperti melahirkan dan sakit.

“Diluar dari pengecualian tadi memang tidak diijinkan samasekali,” akunya.

Lebih lanjut Adnan menyampaikan, edaran Sekjen terkait larangan cuti natal dan tahun baru tersebut secara jelas juga sudah diedarkan ke seluruh jajaran dibawah Kemenkumham Malut.

“Edarannya kita sudah sudah sebarkan ke seluruh jajaran di Malut,” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah, Kabag Umum Kantor Wilayah kemenkumham Malut, M, Kasim Umasangaji menegaskan, jika kedepan masih diketemukan pegawai yang mengambil libur tanpa sepengetahuan pejabat dan secara sengaja melakukan aktivitas mudik maka akan diberikan sanksi tegas.

“Pastinya kalau ada maka akan diberikan sanksi tegas oleh pimpinan, karena pada saat upcara HUT Korpri kemari, pimpinan sudah secara tegas menyampaikan kepada seluruh jajaran melalui virtual untuk tidak memberikan ijin kepada pegawai,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar