GDPK 5 Pilar Diharapkan Jadi Rujukan Perencanaan Pembangunan Kependudukan

KBRN, Sofifi : Upaya untuk meningkatkan perencanaan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten dan Kota, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Workshop Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar, sehingga koordinasi antar sektor dan Kementerian/Lembaga dapat berjalan dengan baik.

Dengan memperhatikan karateristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sangat diperlukan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistimatis dan berkesinambungan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego mengatakan, Selain sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan yang berisi 5 pilar, pembangunan kependudukan, GDPK 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Kependudukan agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan bidang kependudukan.

”Sesuai hasil evaluasi terhadap penyusunan dan pemanfaatkan GDPK 5 Pilar sudah tersusun 1 untuk Provinsi dan 2 untuk Kabupaten Kota, namun berdasarkan uji petik yang telah dilakukan dari sisi penyusunan masih diperlukan peningkatan kualitas dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan baik dari sisi kualitas data maupun cakupan pilarnya. Sedangkan dari sisi pemanfaatan masih minim sekali implementasi dari GDPK 5 Pilar secara sistimatis dalam proses perencanaan pembagunan daerah,” Ungkap Renta Rego.

Berdasarkan kondisi tersebut kata Renta Rego Tahun 2021 merupakan dasar sukses dan tidaknya menjadikan GDPK sebagai salah satu pilar rujukan dalam perencanaan pembangunan kependudukan, mengingat pada tahun 2022 merupakan moment of the truth dalam merevitalisasi GDPK di daerah sebagai tindak lanjut hasil penyusunan Blueprint Pembangunan Kepndudukan, selain itu penguatan kualitas perencanaan pada pemerintah daerah. Mengingat Longform survey Sensus Kependudukan Tahun 2020 oleh BPS dan Proyeksi Penduduk 2020 – 2024 berdasarkan hasil Sensus Pendudukan 2020 oleh BPS dan Bappenas sedang dilaksanakan pada tahun 2021, sehinggan  ke depan GDPK diharapkan dapat berjalan dan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya sebagai dokumen sumber perencanaan dan kebijakan Pembangunan Kependudukan di daerah,” Ungkap Renta Rego.

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN Provinsi Maluku Utara Wahyudi kepada RRI Minggu (24/10/2021) mengatakan, dalam kegiatan Workshop yang dilaksanakan secara virtual atau zoom metting tersebut diikuti 30 peserta terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk OPD KB dan Bappeda 10 Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Koalisi Kependudukan serta akademisi dari Unkhair Ternate ditambah dari Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dengan nara sumber dari Bappeda Provinsi dan Widyaiswara BKKBN Provinsi Maluku Utara.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00