Komisi I DPRD Malut Ajak Penyelenggara Layanan Publik Tingkatkan IKIP

Komisi I DPRD Maluku Utara meninjau kelangsungan pelayanan publik yang dilakukan beberapa badan atau penyelenggara layanan publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dilakukan menyusul keprihatinnya terhadap Indeks Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Maluku Utara (Malut) yang masih sangat buruk di tahun 2021 ini, karena berada pada posisi ketiga besar dari bawah untuk semua Provinsi di Indonesia

Kunjungan kerja Komisi I itu diantaranya dilakukan di LPP RRI Ternate, Senin (20/9/2021) sebagai koordinasi terhadap fungsi layanan informasi RRI dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

Koordinator Komisi I DPRD Maluku Utara M. Rahmi Husen mengajak penyelenggara layanan publik agar lebih meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

"Indeks KIP di Maluku Utara ini termasuk rendah. Kita diurutan ketiga paling bawah setelah setelah Papua Barat dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Ini hasil IKIP 2021 dengan basis data tahun 2020," kata Rahmi,

Ia pun berharap upaya peningkatan Indeks KIP bisa menjadi tanggung jawab bersama para penyelenggara pelayanan publik, tak terkecuali RRI Ternate.

Komisi I DPRD Malut Kunker di RRI Ternate

Sementara itu, Kepala RRI Ternate, Ikman Posumah mengatakan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik mempunyai tugas utama sebagai media informasi/berita, hiburan, perekat bangsa.

"Informasi RRI untuk mencerdaskan masyarakat dan bukan membuat kegaduhan, apalagi provokasi," kata Ikman

Sementara dalam mengawal Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik,  pihak managemen RRI dimana pun berada sudah memfungsikan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Tugas diantaranya melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00